Page 513 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 513

Judul               Kemnaker perkuat pengawasan dan penegakan hukum pelaksanaan
                                    THR 2021
                Nama Media          kepri.antaranews.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/2144626/kemnaker-
                                    perkuat-pengawasan-dan-penegakan-hukum-pelaksanaan-thr-2021
                Jurnalis            M. Hari Atmoko
                Tanggal             2021-05-07 17:57:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
              informasi  dan  konsultasi  terkait  THR,  maka  sekarang  kita  perkuat  aspek  pengawasan  dan
              penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR



              Ringkasan

              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  memperkuat  pengawasan  dan  penegakan  hukum
              pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan dimasukkan batas waktu pembayarannya
              tujuh hari sebelum Idul Fitri. "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi
              terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap
              pelanggaran  aturan  THR,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  dalam
              pernyataan di Jakarta, Jumat.



              KEMNAKER PERKUAT PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PELAKSANAAN THR
              2021
              Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pengawasan dan
              penegakan hukum pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan dimasukkan batas
              waktu pembayarannya tujuh hari sebelum Idul Fitri.

              "Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
              kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

              Ia juga meminta para gubernur, wali kota, dan bupati turun langsung dalam menyelesaikan
              setiap pengaduan THR yang masuk Posko THR yang telah dibentuk di masing-masing daerah
              serta tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangan bila terjadi pelanggaran aturan THR.



                                                           512
   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518