Page 567 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 567
Judul Perusahaan Wajib Berikan THR, Ketua DPRD Kukar: Tak Bayar Kami
Panggil!
Nama Media kaltimtoday.co
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://kaltimtoday.co/perusahaan-wajib-berikan-thr-ketua-dprd-kukar-
tak-bayar-kami-
panggil/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=perusaha
an-wajib-berikan-thr-ketua-dprd-kukar-tak-bayar-kami-panggil
Jurnalis Kaltim Today
Tanggal 2021-05-07 14:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Abdul Rasid (Ketua DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar )) Harapan kami yang disampaikan
Menteri Ketenagakerjaan tentang aturan pemberian THR dapat dijalankan dengan baik. Sebab
ini sebuah momentum yang tepat sekali yang menjadi perhatian kita dengan karyawan di
perusahaan
positive - Abdul Rasid (Ketua DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar )) Kami berharap, Dinas Tenaga
Kerja juga memonitor sampai sejauh mana perusahaan menjalankan aturan Menteri
Ketenagakerjaan
Ringkasan
Ketua DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar ), Abdul Rasid mengungkapkan, jelang lebaran Idul Fitri,
perusahaan harus memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya, sebab hal
tersebut adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Hal ini memang sudah menjadi kewajiban seluruh perusahaan bagi karyawannya, sebab THR
biasanya digunakan untuk berkumpul dengan keluarga saat Idul Fitri. "Harapan kami yang
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan tentang aturan pemberian THR dapat dijalankan dengan
baik. Sebab ini sebuah momentum yang tepat sekali yang menjadi perhatian kita dengan
karyawan di perusahaan," tutur Rasid belum lama ini.
PERUSAHAAN WAJIB BERIKAN THR, KETUA DPRD KUKAR: TAK BAYAR KAMI
PANGGIL!
Ketua DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar ), Abdul Rasid mengungkapkan, jelang lebaran Idul Fitri,
perusahaan harus memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya, sebab hal
tersebut adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
566
