Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 85
menegaskan, Pengawas ketenagakerjaan dan Mediator HI memiliki tugas penting dalam
pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh.
Menurut Haiyani, tugas Mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan
perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang
dibayarkan. Sedangkan Pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum
berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.
"Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Haiyani Rumondang di Jakarta, Minggu (9/5/2021).
Haiyani menjelaskan, dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Sedangkan bagi Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha "Pengenaan sanksi administratif tidak
menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," lanjut Haiyani.
(akr).
84
