Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 JULI 2021

Pada Maret 2020, pemberlakuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Menaker)
151/2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI menyebabkan jumlah penempatan
PMI menurun. Jumlah penempatan mulai mengalami kenaikan ketika Keputusan Menaker
151/2020 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menaker 294/2020 tentang Pelaksanaan
Penempatan PMI pada Adaptasi Masa Kebiasaan Baru. Meski mulai mengalami kenaikan, namun
jumlah penempatan PMI masih lebih rendah dibanding sebelum terjadi Pandemi Covid-19.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelindungan bagi PMI
dan keluarganya yang meliputi pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, baik sebelum, selama,
dan setelah bekerja yang juga mencakup penempatan dan pemberdayaan ekonomi, Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diterima oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (24/6).

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan
PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan PMI pada
masa pandemi dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara global serta selanjutnya untuk
mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus
termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan,"
tegas Airlangga.

Harus ada r oadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang
menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan yang dapat
melengkapi kebutuhan pelatihan bagi CPMI agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di
luar negeri.

Pada kesempatan tersebut, BP2MI menyampaikan berdasarkan data tahun 2020 hampir 120.000
PMI telah memanfaatkan Program Kartu Prakerja.

"Dengan upskilling melalui prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi,"
tutur Airlangga.

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program
Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna
PMI. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh
Indonesia.

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses Program
Kartu Prakerja, sehingga purna PMI dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling,
maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di
Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede dan Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Benny Rhamdani beserta pejabat BP2MI lainnya.

223