Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 Januari 2021

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, Kemnaker telah memanggil Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. (

INDONESIA SIAPKAN SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL PEKERJA MIGRAN KE
ARAB SAUDI

Pemerintah Indonesia menyiapkan implementasi sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one
channel system untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Uji coba
penempatan melalui SPSK ke Arab Saudi rencananya akan dimulai dengan penempatan sekitar
280 pekerja migran akhir bulan Februari 2021.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono mengatakan, Kemnaker telah memanggil Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) untuk memastikan kesiapan perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dalam mengimplementasikan SPSK ini. ( "Ini saya
ingin memastikan persiapan yang sudah dilakukan dari teman-teman P3MI dalam rencana
penempatan pekerja migran dalam skema SPSK. Kita harus memastikan kesiapan
administrasinya, kesiapan sarana-prasarana serta kompetensi pekerja migran yang sudah
disiapkan P3MI," kata Suhartono di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Suhartono mengatakan, pertemuan dengan APJATI juga untuk memastikan kesiapan
perusahaan mitra penempatan PMI di Arab Saudi atau yang dikenal dengan istilah syarikah dalam
mengimplementasikan SPSK ini. "Jangan sampai kita sudah siapkan dengan baik, tapi di sana
pun belum siap. Artinya kedua belah pihak, yaitu P3MI dan syarikah ini harus sama-sama sudah
siap," katanya.

Tak hanya itu, Suhartono menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan protokol kesehatan
diterapkan dengan baik dalam implementasi SPSK. Mulai dari tahap persiapan dan proses
pemberangkatan di Indonesia, maupun sesampainya di negara penempatan.

"Saya juga memastikan mereka ketika di dalam negeri, di Indonesia, ini clear. Dia tidak terpapar
COVID-19. Di samping itu dia juga dalam kondisi yang sehat. Demikian juga nanti setelah
berangkat ke negara penempatan ini, protokol kesehatan juga pasti dilakukan," tambahnya.

"Pemerintah akan memastikan semua calon PMI yang akan diberangkatkan benar-benar telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, antara lain mereka memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan pemberi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi," kata Suhartono.

Melalui skema SPSK, sistem perjanjian/kontrak bagi pekerja migran bukan lagi dengan user
(pengguna/majikan), melainkan dengan pihak ketiga berbadan hukum yang disebut syarikah
(perusahaan).

16