Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 Januari 2021

REALISASI KLAIM BPJS KETENAGAKERJAAN PEKALONGAN RP176,3 MILIAR

Realisasi klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Jawa
Tengah, hingga akhir 2020 mencapai Rp176,3 miliar atau turun dibanding sebelumnya sekitar
Rp173 miliar.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Budi Jatmiko di Pekalongan, Rabu,
mengatakan bahwa selama 2020, pihaknya telah menyelesaikan 19.187 kasus jaminan hari tua
(JHT) dengan total klaim Rp157,3 miliar, jaminan kecelakaan kerja 443 kasus (Rp3,92 miliar),
jaminan kematian 247 kasus (Rp13,11 miliar), dan jaminan pensiun 377 kasus Rp1,96 miliar.

"Oleh karena, pada 2021 kami akan memberikan pelayanan prima pada para peserta agar
memberikan kepuasan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan mengakuisisi pada warga yang belum menjadi peserta dengan
menyebarkan beberapa potensi seperti agen-agen pos karena mereka belum terlindungi oleh BP
JAMSOSTEK.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk mendapatkankan
data profil pegawai di rumah sakit dan klinik agar bidan yang nonpegawai negeri sipil yang belum
terlindungi dapat dikutkan menjadi peserta BP JAMSOSTEK.

"Kami akan mencoba melakukan upaya ke dinas kesehatan. Selain itu, sektor UKM yang
berpotensi besar tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19 akan bisa tercover dalam BP
JAMSOSTEK," katanya.

Budi Jatmiko mengatakan jumlah total kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir
Desember 2020 sebanyak 157.071 orang.

"Untuk menambah jumlah kepesertaan BPJS JAMSOSTEK, kami akan memberikan edukasi pada
perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjaanya hanya sebagian. Misalnya ada perusahaan
yang memiliki 1.000 pekerja hanya mendaftarkan 500 orang saja," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan mengupayakan langkah persuasif seperti melalui surat
pemberitahuan, berkunjung ke perusahaan yang bersangkutan untuk mengidentifikasi apakah
di situ (perusahaan ada masalah atau tidak).

Apabila langkah-langkah persuasif tersebut itu perusahaan tetap membandel, kata dia, maka
pihaknya akan menyerahkan persoalan itu pada pihak instansi yang berwenang seperti
kejaksaan, KPKNL, dan petugas pengawas ketenagakerjaan.

"Namun hal itu akan sifatnya berjenjang. Selama ini, memang ada perusahaan yang masih patuh
menyertakan pekerjaanya dalam program BP JAMSOSTEK, ada yang patuh, sedang, dan tidak
patuh," katanya.

5