Page 97 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 97
Sebab, kenaikan 5,1 persen itu diperuntukkan demi kesejahteraan rakyat, terutama para pekerja
dan buruh.
"Buruh rakyat yang harus kita bela dalam kondisi ini, supaya mereka bisa melanjutkan ke depan
mampu memenuhi kebutuhan pokok," kata Ahmad Yani saat dihubungi, Kamis (23/12/2021).
Dia berujar, hal tersebut baru bisa dipastikan setelah ada pernyataan dari Anies.
"Tidak akan melakukan revisi kecuali sudah ada pernyataan dari Pak Gubernur," ujar Ahmad
Yani.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengaku mendapat
kabar dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta
bahwa kenaikan UMP Jakarta 2022 akan kembali direvisi.
"Saya kemarin itu telepon (Kepala) Dinas Tenaga Kerja, malah akan ada revisi (UMP) lagi," ujar
Pandapotan, Selasa (21/12/2021).
Karena kenaikan UMP 5,1 persen tidak memiliki kepastian hukum, Pandapotan menilai, revisi
UMP yang dilakukan Anies hanya menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Kenapa begitu? Karena itu akan menciptakan suasana tidak kondusif antara pengusaha dengan
buruh," ujar dia.
Politikus PDI-P ini mengatakan, Komisi B akan memanggil para pihak, termasuk Disnakertrans
DKI Jakarta, untuk menjelaskan revisi UMP yang menimbulkan kegaduhan tersebut.
96
