Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Dari data yang dihimpun, persentase kenaikan upah itu mencapai 3,27 persen. Nilainya
bertambah Rp 137 ribu dari UMK sebelumnya. Jika mendapatkan persetujuan dari gubernur
Jatim, tahun depan pekerja di Kota Surabaya memperoleh pendapatan Rp 4,3 juta per bulan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Achmad Zaini menjelaskan, rapat pembahasan upah
berakhir minggu lalu. Tepatnya pada 16 November. Dalam pertemuan terakhir itu, sejatinya
masih ada perdebatan terkait besaran UMK. "Ada perbedaan pandangan Apindo dan serikat
pekerja," ucapnya.

Apindo meminta UMK tidak naik. Dasar pertimbangan yang dipakai adalah surat edaran (SE) dari
menteri tenaga kerja. Yakni, SE Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini. Tidak
ada penambahan.

Lain halnya dengan serikat pekerja. Mereka bersikeras meminta UMK tetap naik seperti tahun-
tahun sebelumnya. Nominal penambahan yang disampaikan Rp 137 ribu. Sebab, sejak pandemi
korona merebak, beban hidup semakin berat.

Alhasil, rapat menemui jalan buntu. Sebab, kedua pihak masih bersikeras. Tidak ingin
pendapatnya kalah. Melihat itu, pemkot mengambil jalan tengah. "Kami usulkan kenaikan
sebesar 3,27 persen," tutur Zaini.
Usulan penambahan 3,27 persen itu tidak asal dibuat. Namun, penuh kehati-hatian serta
pertimbangan. Pihak disnaker melakukan telaah terlebih dahulu sebelum mengirimkan usulan ke
Pemprov Jatim.

Ada dua dasar yang menjadi rujukan disnaker. Pertama melihat regulasi penetapan UMK. Yakni,
yang tertuang dalam PP No 78 Tahun 2015. Dalam aturan itu disebutkan formulasi perhitungan
upah. Caranya, nilai UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemkot
menilai, penambahan 3,27 persen masih masuk akal.
Patokan kedua adalah usulan dari daerah lain. Surabaya melihat wilayah yang tergabung dalam
ring 1. Yakni, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Empat wilayah tersebut sudah
menyampaikan usulan. Persentase penambahan berkisar 3,27 persen. Bahkan, ada yang lebih.

Dari informasi yang dihimpun, pembahasan UMK tersebut sempat deadlock. Karena itu, dewan
pengupahan meminta pemkot mengirimkan dua usulan sekaligus agar tidak berat sebelah. Yakni,
mewakili pengusaha serta pekerja.

Sementara itu, perwakilan Apindo Andhi Trias tidak sepakat dengan usulan pemkot tersebut.
Menurut dia, dalam penentuan UMK, ada tiga pertimbangan yang dianut. Yaitu, aspek hukum,
ekonomi, serta psikologis.

Dia mencontohkan aspek ekonomi. Persebaran virus korona menghantam seluruh bidang.
Ekonomi salah satunya. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang harus mengurangi jumlah
karyawan.

Pada aspek hukum, Andhi mempertanyakan rujukan pemkot. Sebab, setidaknya ada tiga rujukan
yang dipakai. Yakni, UU Cipta Kerja, PP No 78 Tahun 2015, serta SE Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Nah, jika mengacu UU Cipta kerja, pada regulasi itu tidak disebutkan secara gamblang formulasi
penentuan UMK. Aturan tersebut hanya menyebutkan upah wajib diberikan. Ketika memakai PP
No 78 Tahun 2015, seharusnya nilai UMK turun.

178