Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

HANYA NAIK RP 100 RIBU

Besaran nilai upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto 2021 akhirnya ditetapkan
Rp 4.279.787,17. Meski lebih rendah dari usulan pemerintah daerah angkaitu naik Rp 100 ribu
dari UMK 2020.

Kenaikan tersebut berdasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor
188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021. Dari ketetapan yang ditandatangani Gubernur
Khofifah Indar Parawansa pada Sabtu (21/11), Kabupaten Mojokerto menjadi bagian ring 1 yang
mengalami kenaikan Rp 100 ribu. "Sesuai surat keputusan itu, Kabupaten Mojokertonaik Rp 100
ribu dari besaran UMK sebelumnya," ungkap Kadisnaker Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi
Sulistya kemarin

Dengan kenaikan tersebut, semua pihak diharapkan bisa saling menerima. Menurut Nugraha,
keputusan itu tentu menjadi jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik pengusaha
maupun pekerja. Dia menjelaskan, besaran UMK 2021 sudah melalui telaah serta
mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan selama pandemi.

Termasuk menjaga keseimbangan iklim usaha di Mojokerto. Di antaranya, keberlangsungan
usaha, kondusivitas investasi, daya saing daerah, angka tingkat pengangguran, daya beli
pekerja, hingga kemampuan finansial perusahaan. "Pemerintah sendiri posisinya untuk menjaga
keseimbangan semua aspek. Ini yang menjadi acuan pemerintah agar bisa berjalan beriringan,"
tuturnya

Sayangnya, meski tiap tahun nilai besaran UMK naik, nyatanya masih banyak perusahaan yang
tidak taat membayar upah karyawan/buruh sesuai UMK. Terbukti, lanjut Nugraha, pada 2020 ini
hanya ada 111 perusahaan yang mampu membayar gaji

sesuai UMK Rp 4.179.787 dari jumlah total 934 perusahaan. Begitu juga pada 2019, dari total
perusahaanyang ada, setidaknya hanya 286 perusahaan yang mampu memenuhi UMK.
Selebihnya disesuaikan dengan kemampuan setiap perusahaan. "Filosofinya upah sesuai UU 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebenarnya kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima
pekerjaan," jelas Nugraha.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Mojokerto menolak usulan
kenaikan UMK tahun ini oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu bakal kian memberatkan
perusahaan untuk tetap bertahan pada masa sulit seperti sekarang. Pada dasarnya, Apindo lebih
sepakat besaran UMK disesuaikan UU. Itu meliputi SE Menteri Ketenagakerjaan dan UU Nomor
11 Tahun 2020. Dalam dua aturan tersebut ditegaskan, besaran UMK pada 2021 disamakan
dengan 2020. (ori/ris/c6/cak)

68