Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021
P. 55
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada kuartal
III/2021 tercatat 2,43 persen (year-on-year/yoy). Realisasi tersebut di bawah pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 3,51 persen (yoy).
"Pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tapi pada
kuartal III-2021 kali ini terjadi sesuatu yang tidak lazim di mana pertumbuhan ekonomi Jakarta
di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Jakarta
sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19," jelas dia, kepada Tirto, Kamis (18/11/2021).
Berangkat dari situ, ia menjelaskan sudah sewajarnya kalau upah minimum tahun 2022 tak
dinaikkan terlalu tinggi.
Namun, alasan apapun yang disampaikan pemerintah tampaknya tak cukup efektif meredakan
kemarahan kalangan buruh. Maklum saja, angka kenaikan upah pada 2022 itu jauh lebih kecil
dari harapan buruh yang mengusulkan kenaikan UMP 2022 sebesar 10% dibanding UMP 2021
yang dihitung berdasarkan rerata besaran kenaikan harga barang dalam kelompok barang dan
jasa pada Komponen Hidup Layak (KHL).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah bilang, kondisi saat ini
memang diakui cukup berat bagi semua pihak. Bagi kalangan usaha, kenaikan upah, seberapa
pun besarannya, dianggap sebagai tambahan beban yang berisiko bikin bisnis mereka gulung
tikar karena belum sempat pulih dari pandemi.
"Sebenarnya nilainya memang sangat kecil ya, dengan nilai itu memang gak terasa kenaikannya,
karena enggak signifikan. Tapi kalau lihat kondisi para pelaku usaha yang terkapar ya mau gak
mau itu yang harus diterima. Memang itu kecil sekali [nilainya] harusnya naiknya di atas Rp100
ribu lah," kata dia kepada Tirto, Kamis (18/11/2021).
Tolak UMP 2022 Versi Pemerintah, Serikat Buruh Ancam Mogok Kerja UMP DKI Naik Jadi Rp4,45
Juta, Anies Akan Bahas Dengan Airlangga Kenaikan Upah Minimum 2022 Tak Sebanding Inflasi
Di sisi lain, bagi kalangan buruh, besaran upah itu cenderung kecil dan berpotensi membuat
daya beli mereka tertekan. Presiden ASPEK Mirah Sumirat mengatakan berdasarkan PP No. 36
tahun 2021, kenaikan UMP 2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 4.453.724
dari sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548.
Artinya hanya naik sebesar Rp 37.538. Sedangkan kenaikan terendah UMP tahun 2022 adalah
DIYawa Tengah menjadi sebesar Rp 1.813.011, atau hanya naik sebesar Rp 14.032 dibanding
UMP tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,00.
Apalagi, besaran kenaikan UMP yang disampaikan pemerintah tercatat jauh lebih kecil ketimbang
besaran inflasi yang diramal bakal terjadi di tahun 2022. Bank Indonesia (BI) meramalkan, inflasi
pada tahun 2022 bakal mencapai 4 persen.
Inflasi sendiri merupakan cerminan kenaikan harga-harga barang. Bila menyandingkan proyeksi
angka inflasi 2022 sebesar 4 persen dengan angka kenaikan upah minimum yang disebut
Kemenaker rata-rata sebesar 1,09 persen, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa kenaikan
upah minimum lebih kecil dari besaran inflasi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, fakta itu
sudah cukup untuk mengetahui sejauh apa keberpihakan pemerintah terhadap masa depan
buruh.
Bhima melanjutkan, dengan kenaikan UMP yang lebih kecil dari inflasi, akan membuat daya beli
masyarakat akan semakin terbatas dan membuat upaya pemerintah mendorong dan
memulihkan perekonomian nasional bisa saja gagal.
54
