Page 67 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

untuk mempertahankan politik upah murah. Jadi tidak mengherankan jika formulasi
perhitungannya pun tidak akan pernah menjawab kebutuhan hidup layak buruh.
"Bayangkan, rata-rata kenaikan upah sebesar 1,09 persen yang ditetapkan oleh pemerintah,
tidak meng-cover kebutuhan hidup buruh yang semakin meningkat, apalagi selama pandemi.
Yang lebih aneh lagi, menakar (menteri tenaga kerja) menyebut upah buruh Indonesia terlalu
tinggi," kata lelaki yang akrab disapa Castro itu.

Dia memaparkan, jika menilik data National Wage and Productivity Commission yang berbasis di
Filipina, upah buruh Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan
Vietnam, Mongolia, dan Kamboja. Jadi terbantahkan asumsi yang menyebut investasi enggan
masuk ke Indonesia karena upah buruh tinggi. "Itu hanya akal-akalan untuk tetap
melanggengkan praktik upah murah, demi menjaga sirkulasi modal para oligarki," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Daeng Usman mengatakan, sebelumnya ada
kesepakatan Dewan Pengupahan untuk kenaikan UMP 2022 sebesar 1,11 persen. Lalu, ada
pertemuan antara pemprov dan buruh untuk meminta kenaikan 1,68 persen. Apindo pun
menyepakati kenaikan itu.

"Jadi kembali lagi, kita serahkan ke Pak Gubernur. Kan sudah ada PP Kita dari dewan pengupahan
kan tetapkan 1,11 persen. Kalau pak gubernur tetapkan 1,68 persen, ya tetap berjalan,"
jelasnya. Usman menegaskan, gubernur akan mengumumkan kenaikan UMP 2022 Kaltim, besok
(20/11). Lanjut dia, yang diumumkan gubernur itulah yang bakal ditetapkan sebagai UMP 2022
Kaltim.

Dari Jakarta, pemerintah mewanti-wanti pengusaha agar tak main-main soal pemberian upah
2022. Terutama untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Pengusaha yang nekat
memberikan upah di bawah upah minimum (UM) bakal Dijatuhi sanksi.

"Kalau ada pekerja di atas satu tahun yang ternyata upahnya di bawah UM, segera laporkan ke
kami," tegas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kemarin.

Dia menegaskan, UM hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu
tahun di perusahaan yang bersangkutan. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu
tahun, pengupahan menggunakan struktur dan skala upah.

Karena itu, kata dia, perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja dengan
masa kerja di atas satu tahun dapat dikenai sanksi. Sanksinya bisa berupa pidana kurungan
maksimal empat tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan setinggi-
tingginya Rp 400 juta.

Agar pelanggaran itu tidak terjadi, Putri menuturkan bahwa pihaknya intensif berkoordinasi
dengan Apindo serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Meski demikian, dia tetap
meminta masyarakat agar melapor jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak
sesuai dengan aturan.

"Serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan juga dapat melapor jika masih ada pekerja
yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata upahnya UM atau bahkan di bawah UM,"
papar Putri. (nyc/jpg/riz/k8)

66