Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2021

menyampaikan ada 3 manfaat dari program tersebut. Dia bilang, pekerja akan memperoleh
manfaat tersebut bila ikut JKP.

KORBAN PHK BISA DAPAT PROGRAM JKP, BEGINI SYARAT DAN MANFAATNYA

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberlakukan program jaminan
kehilangan pekerjaan (JKP) mulai Maret 2022. Program ini diinisiasi untuk memberikan bantuan
kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan,
Indah Anggoro Putri, menyampaikan ada 3 manfaat dari program tersebut. Dia bilang, pekerja
akan memperoleh manfaat tersebut bila ikut JKP.

“Yang pertama adalah manfaat uang tunai atau cash bagi si korban PHK. [Yang kedua] akses
informasi pasar kerja. Lalu pelatihan kerja atau vokasi," kata Indah dalam dialog publik yang
dikutip pada Jumat, 19 November 2021.

Menurut dia, manfaat pertama adanya uang tunai yang bisa membantu korban PHK untuk
melanjutkan kebutuhan hidup. Namun, ia berharap dalam proses penerimaan uang tunai JKP,
para pekerja korban PHK bisa sambil mencari pekerjaan baru. Kata dia, setidaknya bisa mengikuti
pelatihan.

Pun, manfaat kedua, yaitu akses informasi pasar kerja. Dia menyampaikan program ini
memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan yang masih dibutuhkan para korban PHK.

Menurutnya, dalam informasi lowongan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan
layanan job counselling atau konsultasi mengenai informasi. Nantinya termasuk dengan
keterampilan, kualifikasi, hingga minat para pekerja/buruh.

Kemudian, manfaat ketiga yakni pelatihan kerja atau vokasi. Dengan manfaat ini, setidaknya
bisa meningkatkan keterampilan pekerja/buruh yang mengalami PHK.

Indah menambahkan dengan pelatihan ini nanti pekerja korban PHK bisa mengembangkan
kemampuannya baik melalui skema skilling, re-skilling, atau up-skilling. Dengan begitu, pekerja
korban PHK yang sudah dilatih diharapkan dapat bekerja kembali.
“Jadi, ini untuk mengantisipasi alih profesi atau alih pekerjaan bagi korban PHK jika harus bekerja
kembali. Kita harapkan dia setelah PHK tidak berhenti," tutur Indah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan agar pekerja atau buruh yang jadi korban PHK bisa terus
mempersiapkan diri. Jika tidak bisa kembali ke pekerjaan yang sama sebelum ter-PHK, maka
pemerintah menawarkan fasilitas atau layanan pelatihan vokasi.

"Kiranya bisa jadi modalitas bagi korban PHK untuk mempersiapkan dirinya melalui kompetensi
bahkan kualifikasi untuk mendapatkan pekerjaan. Tentu kita berharap yang lebih baik ya
pekerjaan atau profesinya,” jelas Indah.

Meski demikian, ia menyampaikan pihaknya bukan berarti berharap ada gelombang PHK besar.
Namun, fenomena gelombang PHK masih berpotensi terjadi setiap saat. Apalagi saat ini masih
masa pandemi COVID-19.

“Kita harapkan tidak besar-besaran. Tapi, jika ada PHK, pemerintah sudah pertimbangkan
dengan menghadirkan kebijakan dan program baru JKP ini," tutur Indah.

94