Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2021

BLT SUBSIDI GAJI AKAN CAIR DI 2021, SIMAK SYARATNYA

JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan akan mengusahakan
pencairan BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) pada tahun 2021. Namun demikian,
berbeda dengan pencairan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan tahun lalu, subsidi gaji pekerja
tahun ini akan dicairkan ke rekening pekerja secara terbatas.

Menurut Ida, pencairan BLT subsidi gaji hanya menyasar untuk pekerja yang terdaftar sebagai
penerima BLT di gelombang I, tapi belum mendapatkannya pada gelombang II. "Realisasi kita
sudah 98,92 persen, jadi sudah hampir 100 persen. Ada sedikit yang karena kita sudah tutup
buku harus dikembalikan pada kas negara, jika memang sudah memenuhi syarat kami akan
ajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk bisa diproses," kata Ida dikutip dari Antara,
Minggu (21/2/2021).

Sebelumnya, pemerintah pada 2020 memberikan subsidi gaji yang merupakan bantuan saat
pandemi untuk para pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta yang disalurkan dalam dua
termin. Pada termin pertama Agustus-September 2020 telah disalurkan Bantuan Subsidi Upah
kepada 12.293.134 orang sementara untuk gelombang II November-Desember 2020 disalurkan
kepada 12.244.169 orang.

"Yang tersisa sepanjang memenuhi syarat maka akan kami mintakan kembali kepada
Kementerian Keuangan," tambah Ida.

Ida juga memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan BLT subsidi gaji pada 2021 dengan
pemerintah akan mengandalkan Kartu Prakerja untuk memberikan bantuan bagi pekerja
terdampak pandemi Covid-19. Ida menyoroti bagaimana Kartu Prakerja juga memiliki insentif
selain dana bantuan untuk mendapatkan pelatihan. Kementerian Ketenagakerjaan juga menjadi
bagian dari program tersebut, meski pelaksanaanya berada di bawah Kemenko Perekonomian.

"Program-program lain seperti BSU misalnya Kartu Prakerja yang di dalamnya memang ada
insentif yang nilainya sama Rp600.000 selama empat bulan itu tetap ada dan alokasinya masih
cukup besar," tegas Ida.

Kartu Prakerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian yang
selama pandemi diakomodasi juga untuk memberikan bantuan insentif bagi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.

Total bantuan yang didapat adalah Rp 3,55 juta degan rincian Rp 600.000 untuk biaya pelatihan
setiap bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan dan Rp150 ribu sebagai biaya survei.

Sebelumnya, Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah
tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak
dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya," ujar Ida beberapa waktu lalu.
Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini. "Nanti kami lihat kondisi ekonomi
berikutnya," kata menteri dari unsur dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Prakerja cukup besar, yakni sekitar
Rp 20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BLT subsidi gaji di APBN
2021. "Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Prakerja," tambah Ida.

62