Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

Hal tersebut dikarenakan masih dalam tahap pembahasan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada (jumlah pengurangan penerima subsidi gaji), tetapi saat ini sedang dilakukan konsolidasi
antara BPJS Ketenagakerjaan dan DJP. Besok juga akan difasilitasi dengan KPK untuk mencari
solusi," ujarnya Senin (9/11/2020), dikutip dari Kompas.com.

Kedua instansi tersebut kemudian membahas terkait syarat dari penerima subsidi gaji
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

DJP menemukan adanya ketidaksesuaian, karena ada penerima subsidi gaji yang merupakan
orang Wajib Pajak (WP) dengan penghasilan yang dilaporkan di atas Rp 5 juta.

"Karena memang ada persepsi tentang gaji dan penghasilan," katanya.

Namun demikian, pengurangan itu masih dalam pembahasan perbedaan persepsi antara DJP
dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kemenaker memastikan bahwa penerima subsidi gaji yang memenuhi kriteria berpenghasilan di
bawah Rp 5 juta setiap bulannya tetap akan menerima penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Hari ini yang tidak bermasalah (syarat penerimanya) tetap kita cairkan," ujar Anwar.

CEK Saldo Subsidi Gaji Termin II Tahap I Cair, Kemnaker: Semoga Diproses 2 Tahap dalam
Seminggu Menaker Ida: Subsidi Gaji Disalurkan Hari Ini Sebagai informasi, sebelumnya Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bahwa data penerima subsidi gaji termin kedua kali
ini harus melalui evaluasi DJP Kemenkeu.

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak. Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima,"
tegasnya.

Syarat Penerima Subsidi Gaji Berikut syarat lengkap penerima bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji atau upah yang Tribunnews.com kutip dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor 14 Tahun 2020: - Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).

- Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.

- Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah.

- Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020.

- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran
iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai
Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.

- Memiliki rekening bank yang aktif.

144