Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 152
DI SIDANG MK, PEMOHON BEBERKAN KERUGIAN KARENA UU CIPTA KERJA
Mahkmah Konstitusi ( MK ) menggelar sidang uji materi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis (12/11/2020). Sidang kali merupakan sidang uji
formil terkait UU Cipta Kerja dengan Nomor Perkara: 91/PUU-XVIII/2020.
Perkara itu terdiri dari lima penggugat terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakiimi
Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta 3 orang mahasiswa
yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito. Majelis hakim dalam perkara ini adalah
Arief Hidayat, Manahan M. P Sitompul dan Wahiduddin Adams.
Dalam sidang tersebut kuasa hukum pemohon Happy Hayati Helmi mengungkap beberapa
kerugian yang dialami kliennya.
Sebagai pemohon I, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas khawatir berlakunya UU Cipta kerja
dapat menghapus ketentuan aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT) atau pekerja kontrak.
"Selain itu UU Cipta kerja pada klaster Ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan-ketentuan
norma yang merugikan hak konstitusional pemohon I untuk dapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja ketentuan norma," kata Happy dalam sidang yang disiarkan
secara daring, Kamis (12/11/2020).
Kerugian hak konstitusional Hakiimi antara lain seperti terpangkasnya waktu istirahat mingguan,
menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus
sanksi bagi pelaku usaha yang tidak bayar upah.
Kemudian pemohon II yakni Novita Widyana yang merupakan pelajar, merasa dirugikan karena
setelah lulus ia berpotensi menjadi pekerja kontrak tanpa ada harapan menjadi pekerja tetap.
Sementara pemohon III, IV dan V yang merupakan mahasiswa di bidang pendidikan Elin Diah
Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito merasa dirugikan karena sektor pendidikan masuk
dalam UU Cipta Kerja.
Mereka menilai dengan masuknya klaster pendidikan di UU Cipta Kerja bisa membuat pendidikan
menjadi ladang bisnis.
"Tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU Cipta
Kerja yakni menjadikan pendidikan ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan,"
ujar dia.
Adapun UU Cipta Kerja digugat empat pihak yakni Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat
Pekerja Singaperbangsa.
Kemudian pengugat atas nama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian
Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito.
Selanjutnya penggugat atas nama Zakarias Horota, Agustinus R. Kambuaya dan terakhir
penggugat dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI).
151
