Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 269
"Saya mendorong dalam situasi tertentu Dinas Tenaga Kerja di provinsi yang menjalankan fungsi
pengawasan harus mengetahui dan memantau proses dialog yang berlangsung, sehingga tidak
ada upaya-upaya yang tidak diinginkan di belakang itu," ujar dia.
Robert menilai idealnya perusahaan harus bisa membayar THR tepat waktu tanpa cicilan.
Namun dengan kondisi perekonimian saat pandemi ini, tidak semua perusahaan memiliki tingkat
ekonomi yang optimal.
Dengan demikian, mekanisme kerja di Kemnaker saat ini, tutur Robert, adalah membuka ruang
pengaduan dan mencari informasi yang masuk. Kemudian setelah tanggal 6 Mei proses
pengawasan akan berlangsung.
Meski demikian Robert melihat bahwa proses pengawasan di daerah tidak mudah dilakukan. Ia
kemudian meminta wakil Ombdusman di wilayah-wilayah untuk membuka posko pengaduan
untuk turut melakukan pengawasan.
"Kita berharap pada para kepala perwakilan dan teman-teman perwakilan Ombudsman di 34
provinsi membuka posko pengaduan dan melakukan observasi intensif, baik pada perusahaan
dan juga pada dinas-dinas ketenagakerjaan," ujarnya.
Robert menegaskan, pengawasan Ombudsman pada dinas-dinas ketenagakerjaan di provinsi
agar proses pengawasan pemberian THR pada para pekerja tidak hanya berhenti sampai h-1
jelang Lebaran.
"Namun tetap dilanjutkan setelah itu, karena seperti saya sampaikan ada kemungkinan
perusahaan setelah lebaran pun belum juga bisa membayarkan THR," kata dia.
Sebagai informasi SE nomor M/6.HK.04/IV/2021 terkait THR Keagamaan yang dikeluarkan
Kemenaker berisi beberapa poin aturan tentang pemberian THR untuk para buruh atau pekerja.
Aturan tersebut antara lain kewajiban pemberian THR secara penuh atau tanpa dicicil.
Selain itu dalam SE tersebut, pemberian THR juga mesti diberikan h-7 sebelum hari raya
keagamaan.
Namun demikian perusahaan juga diberi masa tenggang pemberian THR paling lambat dapat
diberikan h-1 sebelum hari raya tersebut.
Sedangkan pengusaha atau perusahaan yang tidak bisa memberikan THR diwajibkan untuk
memberikan laporan keuangan internal secara transparan.
268
