Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Namun, pemberian THR tetap didasarkan pada masa kerja, yaitu setelah masa kerja seseorang
pekerja/buruh sudah lebih dari satu bulan. Sehingga ketidakhadiran selama menjalani hak cuti
melahirkan tidak meniadakan atau mengurangi haknya untuk mendapat THR sepanjang masa
kerja yang bersangkutan telah memenuhi jangka waktu lebih dari satu bulan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan harus diberikan kepada pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker dalam keterangan pers Senin
(12/4/2021) seperti yang dikutip dari rilis Sekertariat Kabinet (Setkab).

Ida juga mengatakan bahwa THR Keagamaan tahun ini wajib dibayar penuh dan tepat waktu
oleh pelaku usaha. Hal ini tentu dengan 2020 lalu saat pemerintah memberikan kelonggaran
kepada para pengusaha untuk memberikan THR secara bertahap. Namun, menurutnya, bagi
pelaku usaha yang tidak mampu, wajib melakukan dialog secara kekeluargaan antara pekerja
dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.

Kesepakatan harus berdasarkan bukti laporan keuangan perusahaan yang transparan. Menaker
juga menekankan bahwa kesepakatan harus dibuat secara tertulis dan THR harus dibayarkan
maksimal sebelum hari raya keagamaan 2021.

"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja atau buruh" jelas Ida Fauziyah dalam keterangan pers di kanal
Youtube resmi Kemnaker.

Cara menghitung THR Keagamaan Besaran THR yang diberikan dibedakan dari lama masa kerja
pekerja. Berikut rincinannya: - Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah.
- Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tapi kurang dari 12
bulan diberikan dengan perhitungan masa kerja/12 x 1 bulan upah.

- Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1: bagi pekerja yang
memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan bagi pekerja yang
mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima setiap bulan selama masa kerjanya.

Sanksi pelanggaran pembayaran THR Keagamaan Berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021,
Permenaker nomor 6 tahun 2016 dan SE nomor 6/HK.04/IV/2021 terdapat beberapa sanksi jika
perusahaan melanggar pembayaran THR Keagamaan, di antaranya, - Terlambat membayar THR
Keagamaan Jika perusahaan terlambat melakukan pembayaran THR Keagamaan maka harus
membayar denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda ini dikelola dan
dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.

- Tidak membayar THR Keagamaan Jika perusahaan tidak membayarkan kewajiban THR
Keagamaan seperti yang sudah ditentukan maka akan mendapat sanksi administratif berupa,
teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi pembekuan kegiatan usaha Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

3