Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 99
Judul Anggota DPRD Parepare Minta Pemerintah Awasi dan Tindak
Perusahaan yang Tidak Bayar THR
Nama Media rakyatku.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://rakyatku.com/read/199629/anggota-dprd-parepare-minta-
pemerintah-awasi-dan-tindak-perusahaan-yang-tidak-bayar-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-05 21:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Anggota DPRD Parepare Kaharuddin Kadir yang juga ketua Komisi I, meminta Pemerintah Kota
Parepare mengawasi pembayaran tunjangan hari raya (THR). Dinas Tenaga Kerja diminta
berperan aktif mengawasi pembayaran THR dari perusahaan kepada pekerja, maksimal 10 hari
sebelum hari raya Idulfitri tahun 2021.
ANGGOTA DPRD PAREPARE MINTA PEMERINTAH AWASI DAN TINDAK
PERUSAHAAN YANG TIDAK BAYAR THR
RAKYATKI.COM,PAREPARE - Anggota DPRD Parepare Kaharuddin Kadir yang juga ketua Komisi
I, meminta Pemerintah Kota Parepare mengawasi pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Dinas Tenaga Kerja diminta berperan aktif mengawasi pembayaran THR dari perusahaan kepada
pekerja, maksimal 10 hari sebelum hari raya Idulfitri tahun 2021.
Kaharuddin Kadir usai rapat paripurna penyampaian Fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan
RPJMD 2018-2023, mengungkapkan, bahwa salah satu penyakit tahunan bagi tenaga kerja yang
ada di beberapa perusahaan Parepare mengeluhkan masalah pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR).
"Oleh karena itu untuk efektivitasnya pengawasan baik dari pemda maupun dari DPRD. Kalau
DPRD biasanya ditangani oleh komisi yang bersangkutan. Kami mohon kepada bapak wali kota
kiranya membuka posko pengaduan kaitannya dengan pemberian THR bagi tenaga kerja yang
ada di Parepare. Itu penyakit tahunan yang biasanya banyak yang mengadu ke DPR. Kadang
ada yang sudah sampai hari raya belum dikasih, dan ada memang beberapa catatan kaitannya
dengan perusahaan yang nakal," ungkap Kaharuddin Kadir.
Ia meminta upaya proaktif dari pemerintah daerah, khususnya instansi terkait untuk turun
langsung memantau. Jika ada perusahaan yang bandel tidak memberikan hak THR bagi tenaga
kerja, maka sanksinya perusahaan tersebut ditutup sesuai edaran Peraturan Menteri
98
