Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini akan diberlakukan di beberapa
daerah Pulau Jawa dan Bali.
"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal
kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan
melakukan protokol kesehatan secara ketat,"kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Senin (11/1//2021).

Ida mengatakan selama ini Kemenaker terus melakukan upaya pencegahan dan pemutusan
pandemi Covid-19, terutama di lingkungan kerja. Pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat
harus dilakukan agar kelangsungan usaha harus tetap berjalan dan pekerja dipastikan aman
bekerja.

"Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan
bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini. Mulai dari menentukan unit-unit kerja
terpenting dan vital yang harus tetap berjalan. Juga mengurangi jumlah pekerja yang masuk,
mengatur shift, menata ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 [Keselamatan dan
Kesehatan Kerja] di tiap-tiap perusahaan. Instrument pengaduan juga telah kami bangun, yaitu
melalui Posko K3 Covid di Sisnaker," jelasnya.

Menurutnya, tantangan selanjutnya adalah dalam jangka waktu yang relatif panjang, masyarakat
cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan.

"Maka Kemenaker dan jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi
pelaksanaan regulasi yang kami susun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga
Hartarto dalam jumpa pers Rabu (6/1/2021) mengatakan pemerintah telah memutuskan
membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, meskipun tidak
berlaku di seluruh kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan diterapkan
sesuai dengan parameter yang telah dibuat pemerintah.

101