Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
"THR merupakan nonupah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba," ungkap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Senin (12/4).

Kendati demikian, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi covid-19 dan tak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan. Ida
menyatakan kelompok perusahaan tersebut bisa membayar THR maksimal H-1 Lebaran. Dengan
catatan, manajemen harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan
terlebih dahulu. Perusahaan juga harus membuka laporan keuangan dalam dua tahun terakhir
secara transparan kepada pekerja.

"Kesepakatan dibuat tertulis bahwa THR paling lambat harus dibayar sebelum hari raya
keagamaan 2021 berdasarkan laporan keuangan yang transparan," terang Ida.
Nantinya, kesepakatan atau hasil dialog dengan pekerja harus diserahkan perusahaan kepada
Dinas Ketenagakerjaan. Perusahaan harus melaporkan hal tersebut sebelum H-7 Lebaran.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi keluhan terhadap pembayaran
THR tahun ini, Ida meminta gubernur dan bupati untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan tahun ini, membentuk pos
komando pelaksanaan THR, dan melaporkan data pelaksanaan THR perusahaan ke Kementerian
Ketenagakerjaan.

"Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk satuan tugas pelayanan di pusat dan
diikuti daerah agar SE berjalan efektif, serta tercapai kesepakatan memuaskan antara pengusaha
dan buruh," jelas Ida.

Lebih lanjut, Ida menjelaskan perusahaan yang telat membayar THR kepada pekerja akan
dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar. Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerjanya.

"Batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya," katanya.

Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan
tersebut. "Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan
usaha," jelas Ida.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pengusaha
untuk membayar THR kepada pekerja. Hal ini karena pemerintah sudah memberikan sejumlah
stimulus untuk sektor swasta selama masa pandemi covid-19.

Salah satunya adalah menggratiskan pajak mobil baru lewat penerbitan aturan diskon Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak
yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah
Anggaran 2021.

Stimulus lainnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk
properti, dukungan bagi hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) dari segi restrukturisasi kredit dan
penjaminan kredit, serta subsidi bunga untuk UKM.

357