Page 637 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

PENGUSAHA MINTA UMKM DIBERI PERLAKUAN KHUSUS BAYAR THR

Jakarta - Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantoro
mengapresiasi keputusan pemerintah yang membuka ruang bagi pengusaha untuk tetap mencicil
Tunjangan Hari Raya ( THR ) pada lebaran tahun ini.

Menurutnya kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut cukup adil. Sebab beberapa sektor usaha saat ini
memang masih mengalami kesulitan keuangan sehingga tak bisa membayarkan kewajiban THR-
nya secara penuh.

"Kondisinya itu kan berbeda-beda di satu perusahaan dengan yang lain. Kalau usaha bagus,
tentu mereka akan mengacu peraturan berlaku. Tapi kalau cash flow- nya enggak bagus
sebaiknya dirundingkan saja dengan karyawannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com Senin
(12/4).

Meski demikian, ia berharap Menaker Ida Fauziah tak memukul-rata kebijakan tersebut kepada
usaha kecil dan menengah (UKM). Sebab kondisi keuangan usaha skala usaha kecil dan
menengah jauh berbeda dengan skala besar.

Sutrisno menuturkan, alih-alih membayarkan THR secara penuh, hingga saat ini UKM masih
membutuhkan bantuan dari pemerintah. Di samping itu jumlahnya juga lebih banyak ketimbang
usaha berskala besar, meskipun sarapan tenaga kerjanya sedikit.

"Jadi khusus usaha kecil dan menengah dikecualikan dan jangan disamakan. Karena kalau
jumlahnya jutaan bagaimana mau mengasesmen yang jutaan. Jadi harus dibedakan
kebijakannya," tegas Sutrisno.

Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau
H-1.

"Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk
disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari
masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan
hari raya," katanya.

Sementara itu bagi perusahaan yang mampu, Ida meminta untuk membayar THR tepat waktu
sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah.
"Kami mohon kerja sama kepada kepala daerah untuk memastikan perusahaan bayar THR
kepada pekerja sesuai aturan perundangan," tegasnya.

(hrf/agt).

636