Page 698 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

BURUH KECEWA DENGAN SURAT EDARAN THR DARI MENAKER

Jakarta - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat mengaku kecewa
dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran (SE)
nomor M/6/HK.04/IV/2021 terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan 2021.

Menurutnya, SE tersebut tersebut berpotensi menjadi tameng bagi pengusaha untuk mengindari
kewajibannya membayarkan THR secara tepat waktu dan tanpa dicicil.

"Poin tuntutan kami adalah jangan ada surat edaran. Karena dengan itu, pengusaha yang
sebelumnya mampu bayar THR jadi punya peluang untuk berlindung dan tidak membayarkan
THR-nya secara penuh," ujarnya kepada CNNIndonesia.com Senin (12/3).

Terlebih, tak ada pihak yang secara khusus mengawasi pelaksanaan pemberian THR oleh
perusahaan di lapangan. Artinya, pengusaha bisa memutuskan secara sepihak THR untuk dicicil
meski ada kewajiban memberikan laporan keuangan mereka selama 2 tahun.

Karena itu lah, kata dia, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada
Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa perlu keluarnya surat edaran.

"Kalau menurut saya surat edaran ini fatal lah, ndablek lah. Intinya, poinnya, jangan keluarkan
surat edaran karena sudah ada mekanisme tersendiri terkait mekanisme mampu dan tidak
mampu di Undang-Undang," jelasnya.

Mirah juga menyatakan buruh berencana kembali menggelar aksi di kantor Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menentang surat edaran itu.

"Sesuai instruksi organisasi kita aksi sampai di depan Mahkamah Konstitusi hari ini. Karena kalau
kita mau bicara di kementerian kita secara administrasi belum memenuhi syarat pemberitahuan,
tapi setelah ini kami akan rapat kembali untuk rencana kita geruduk Kementerian
Ketenagakerjaan," tandasnya.

Namun, keringanan pembayaran hanya dibolehkan sampai dengan sebelum lebaran 2021 atau
H-1.

"Perusahaan yang tidak mampu bayar THR 2021 sesuai ketentuan maka dilakukan dialog untuk
disepakati pembayarannya. Kalau di sini memang ada jeda panjang. Tapi setelah pelajari
masukan dari berbagai pihak maka penundaan hanya dibolehkan (sampai) sebelum pelaksanaan
hari raya," katanya.

Sementara itu bagi perusahaan yang mampu, Ida meminta untuk membayar THR tepat waktu
sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah.

"Kami mohon kerja sama kepada kepala daerah untuk memastikan perusahaan bayar THR
kepada pekerja sesuai aturan perundangan," tegasnya.

(hrf/agt).

697