Page 738 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 738
Judul Jika Perusaahaan Masih Terdampak Covid-19, Lapor Gubernur
Nama Media rri.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1022563/jika-perusaahaan-masih-terdampak-
covid-19-lapor-gubernur
Jurnalis Chairul Umam
Tanggal 2021-04-12 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini, ditujukan kepada para
Gubernur di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa SE
pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
JIKA PERUSAAHAAN MASIH TERDAMPAK COVID-19, LAPOR GUBERNUR
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini, ditujukan kepada para
Gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam surat edaran tersebut, Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
737
