Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 FEBRUARI 2020
P. 172
Title RUU CIPTA KERJA, PEMERINTAH DEREGULASI ATURAN TENAGA KONSTRUKSI ASING
Media Name kompas.com
Pub. Date 19 Februari 2020
https://properti.kompas.com/read/2020/02/19/220000121/ruu-cipta-kerja- pemerintah-
Page/URL
deregulasi-aturan-tenaga-konstruksi-asing-
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Pemerintah berencana memangkas ketentuan mengenai tenaga kerja
konstruksi asing .
Rencana itu diketahui dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang
diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (12/2/2020).
Sebelum ini, ketentuan mengenai tenaga kerja konstruksi asing diatur dalam Pasal
74 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Dalam UU tersebut, pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan dan izin
mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA).
Ketentuan lainnya adalah TKA dapat melakukan pekerjaan di bidang jasa konstruksi
hanya pada jabatan tertentu.
Selain itu, aturan yang dihapus adalah kewajiban TKA untuk memiliki surat tanda
registrasi dari Menteri terkait.
Sedangkan dalam RUU Cipta Kerja , Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi dan menyelenggarakan
penyetaraan bagi TKA.
Adapun aturan lain yang hilang yakni kewajiban tenaga kerja konstruksi asing pada
jabatan ahli untuk melakukan ahli pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga
kerja pendamping.
Pasal 74 (1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
(2) Tenaga keda konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan di bidang Jasa
Konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang
akan dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat tanda registrasi dari
Menteri.
Page 171 of 185.
