Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 89

Sementara Menaker Ida Fauziyah menambahkan perubahan dan perkembangan
               perekonomian, disrupsi teknologi dan disrupsi milenial memiliki keterkaitan yang
               sangat kuat dan saling mempengaruhi. Bahkan berdampak pada daya saing
               perekonomian nasional dan daya saing sumber daya manusia atau tenaga kerja.


               "Dalam konteks ketenagakerjaan, kemampuan dan kompetisi operasional bagi SDM
               memiliki kemampuan teknis dan adventurial dalam menerapkan prinsip-prinsip tata
               kelola dan bisnis perbankan. Kompetisi sumber daya manusia tersebut telah
               tertuang dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), sistem
               pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sebagaimana telah ditetapkan oleh
               Menteri Ketenagakerjaan pada 2017," jelasnya.


               Menurutnya SKKNI-SPPUL merupakan gambaran atau profil yang harus dimiliki oleh
               setiap karyawan perbankan dalam pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Jika
               diperhatikan karyawan yang menangani hal tersebut sebagian besar pada tataran
               operasional mulai dari level able, supervisor sampai dengan level pimpinan.


               "Kali ini merupakan tantangan tersendiri bagi otoritas perbankan karena ini BI
               khususnya dalam menjamin atau memastikan karyawan tersebut telah memiliki
               kompetisi kerja," ucapnya.


               Ida menyebut langkah terpenting selanjutnya menerapkan SKKNI-SPPUL baik
               pelaksanaan pendidikan, pelatihan, akreditasi lembaga diklat, sertifikasi kompetisi,
               maupun penerapannya di industri.

               "Saya yakin bank-bank yang beroperasi di seluruh Indonesia di bawah otoritas BI,
               memiliki komitmen yang sama dalam menerapkan SKKNI," ucapnya.


               Bagi pemerintah, menurutnya penerapan SKKNI-SPPUL merupakan salah satu upaya
               untuk menyiapkan melalui lembaga diklat dan memastikan atau menjamin kompetisi
               melalui lembaga sertifikasi sumber daya manusia perbankan untuk terciptanya
               ekosistem perbankan yang kondusif.

               "Tentunya penerapan SKKNI tersebut butuh pengawalan dan supervisi baik dari BI,
               kami dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun di Badan Nasional Sertifikasi
               Profesi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengawalan dan supervisi
               sebagaimana saya sampaikan di atas dituangkan secara formal dalam nota
               kesepahaman yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama," jelasnya.

               Ke depan, diharapkan kerja sama ini menjadi momentum agar selalu bersinergi,
               menyiapkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia sektor perbankan.
               Kementerian Ketenagakerjaan melalui kebijakan pengembangan secara kompetisi
               dan triple skilling, skilling, re-skilling maupun up skilling akan terus bersama-sama
               dengan seluruh kepentingan untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul
               Indonesia maju.

               "Kami tahu dan sependapat bahwa tidak bisa pembangunan SDM itu dilakukan oleh
               salah satu lembaga saja, tetapi kita membutuhkan kolaborasi antar kita semua.




                                                       Page 88 of 145.
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94