Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 130

Title          INDEF SOAL UPAH BURUH 2020: UMP ITU UPAH MINIMUM BUKAN UPAH LAIK
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      29 Oktober 2019
                              https://www.merdeka.com/uang/indef-soal-upah-buruh-2020-ump-itu-upah-m inimum-
               Page/URL
                              bukan-upah-laik.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri
               Ketenagakerjaan akan naik sebesar 8,51 persen. Namun, di lain sisi Konfederasi
               Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan menolak UMP 2020 dan meminta
               kenaikan sebesar 10 persen sampai 15 persen.

               Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny
               Sri Hartati, menjelaskan yang harus digarisbawahi dan diingat adalah UMP
               merupakan upah minimum bukan upah laik. Di mana, pertumbuhannya harus
               disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak terutama sesuai perekonomian.

               "Formulasi dari UMP itu sendiri adalah gabungan antara inflasi nasional dan
               pertumbuhan domestik bruto yang menghasilkan angka 8,51 persen. Jika lebih dari
               angka tersebut maka akan memberatkan salah satu pihak (perusahaan)," jelasnya
               saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (29/10).

               Saat ini investasi industri padat karya sangat sedikit. Padahal industri ini merupakan
               penyerap tenaga kerja besar.

               Sementara, terjadi kelebihan tenaga kerja. Pengangguran yang tidak terserap cukup
               banyak. Walaupun pengangguran terbuka kecil atau menurun tetapi mereka lebih
               banyak di sektor informal.

               Enny juga menambahkan harus ada upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja,
               seperti misalnya pelatihan. Sehingga hal itu dapat mengompensasi beban kenaikan
               upah perusahaan. "Jika ada kenaikan produktivitas maka kenaikan upah tidak akan
               membebani dunia usaha," jelasnya.

               Enny mengingatkan, jika perusahaan tidak mampu untuk membayar kenaikan UMP
               dan dipaksakan, yang terjadi nantinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

               "Jika konflik terjadi terus menerus yang terjadi adalah investasi di sektor padat
               karya akan hilang dan pengangguran meningkat. Hal ini akan memberikan peluang
               kepada pengusaha-pengusaha nakal yang akan memberikan upah di bawah upah
               minimum (UMP). Karena yang terjadi di pasar berapa pun upahnya akan diterima
               untuk mendapatkan uang dan hal ini akan merugikan," jelasnya.




                                                      Page 129 of 141.
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135