Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 139
tersebut dijadikan acuan penentuan besar UMK dan UMSK tahun 2020. Artinya,
pemerintah diminta untuk menetapkan besaran UMK dan UMSK sebelum adanya PP
78/2015 tentang pengupahan.
"Salah satu tuntutan aksi kami ini juga agar pembahasan UMK yang tengah bergulir
tidak mengacu pada rumus perhitungan sesuai PP 78 yang hanya mengakomodir
kenaikan 8,51% untuk tahun 2020," jelas dia.
Selain memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15%, para buruh juga menuntut
agar besaran UMSK bisa ditetapkan sesegera mungkin. Dengan demikian, per 1
Januari 2020, buruh sudah mendapatkan upah sesuai hasil keputusan yang
disepakati.
"Tahapannya memang UMP dulu yang segera disahkan 1 November ini, lalu disusul
UMK pada 21 November. Kami ingin angka UMSK 2020 pun bisa segera diputuskan
tanpa harus melalui pembahasan yang berlarut dan berdampak pada keterlambatan
pengesahan," lanjut dia.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang menemui langsung para buruh mengatakan
pemerintah siap memfasilitasi keinginan buruh. Ia pun meminta agar perwakilan
buruh menemuinya untuk menjabarkan keinginan buruh lebih lanjut, besok Rabu
(30/10).
"Saya janjikan, penetapan UMSK 2020 tidak akan lebih dari Desember, kalau bisa
ditetapkan sekarang ya sekarang," kata dia.
Page 138 of 141.
