Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 OKTOBER 2019
P. 41

Bahkan menurutnya, sepanjang tahun ini saja sudah ada lima perusahaan yang
               tutup karena tidak mampu membayar upah. Selain itu, dari komunikasi yang
               dilakukan para pengusaha sudah menegaskan tidak akan sanggup memenuhi jika
               terjadi kenaikan upah yang begitu tinggi. Maka berarti, tidak menutup kemungkinan
               adanya perusahaan yang berhenti beroperasi dan menyebabkan pengangguran.

               "Jelas jika tidak ada kebijakan dari pemerintah 2020 Februari akan tutup. Melihat ini
               kami sangat was-was dan prihatin, bagaimana nasib dari 50.000 pekerja," ujarnya.

               Berdasarkan kondisi tersebut, ia mengatakan para pelaku industri berharap agar
               pemerintah bisa segera menetapkan UMPK/UMKPTPT. Pasalnya, menurutnya
               langkah penangguhan bukanlah solusi yang tepat.
               Pemerintah harus serius beri perhatian

               Setiap tahun sejak 2016-2019, Iskandar dari Apindo Bogor mengatakan,
               permasalahan upah minimum pada karya telah diselamatkan dengan adanya Upah
               Minimum Padat Karya dan Upah Minimum Khusus Perusahaan tekstil dan Produk
               Tekstil.

               "Untuk upah tahun 2020 tentu diharapkan kebijakan tersebut dapat tetap diberikan
               untuk menyelematkan industri ini," katanya.

               Ia berharap pemerintah memerhatikan dengan serius masalah yang terjadi.
               Pasalnya, saat ini jumlah industri pasat karya semakin berkurang. Misalnya di
               Kabupaten Bogor saja, dari 84 perusahaan pada 2016 kini hanya menyisakan 32
               perusahaan saja. Sebagian besar dari industri tersebut merelokasi usahanya ke
               Kendal, Batang, Jawa tengah karena upahnya yang jauh lebih rendah.

               Dipaparkan, Gubernur Jabar dapat mengeluarkan kebijakan tersebut karena sudah
               terbit surat edaran dari Menaker yang dikeluarkan pada 15 Oktober 2019 yang
               memuat dua poin utama. Poin pertama adalah gubernur wajib menetapkan UMP
               2020. Adapun poin kedua, Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan UMKM.

               "Kami berharap pemerintah bisa dengan arif melihat kondisi yang terjadi di
               lapangan dengan mengeluarkan UMPK/UMKPTPT. Relokasi bukan solusi," katanya.

               Alex Santoso, salah seorang pengusaha, mengaku telah membeli sejumlah lahan di
               Jawa Tengah yang berarti ia tengah mengambil ancang-ancang untuk memindahkan
               perusahaannya ke daerah yang upahnya lebih rendah. Namun, ia mengungkapkan
               khawatir dengan kondisi para pekerja apabila keputusan tersebut diambil karena
               banyak dari pekerja yang akan kehilangan sumber ekonominya, yang tentu akan
               berdampak pada kondisi keluarganya.

               "Kami berharp pemerintah bisa mengambil solusi untuk menyelamatkan industri
               padat karya ini," katanya.






                                                       Page 40 of 141.
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46