Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2020

Pembahasan dilakukan sejak Jumat (25/9/2020) dikebut hingga Minggu (27/9/2020) malam, di
sebuah hotel. Klaster ketenagakerjaan selesai dibahas dan diketok palu pada pukul 22.48 WIB.
Hal terakhir yang dibahas di dalam klaster ketenagakerjaan adalah mengenai penghapusan upah
minimum padat karya. Sehingga tetap mengandalkan upah minimum kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan pertumbuhan daerah dan inflasi.

"Tadi sudah disampaikan oleh Pemerintah bahwa jaminan itu otomatis normanya harus ada.
Tolong nanti tenaga ahli dicatat ya untuk kita. Prinsipnya, Pemerintah setuju untuk menjamin,
tak ada degradasi terhadap penghasilan yang berlaku sekarang, walau kita hanya mengakui dua
sistem: upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi," kata Ketua Baleg DPR RI
Supratman Andi Agtas, dalam live streaming di akun Youtube Parlemen Channel , pada Minggu
malam.

Dalam rapat pembahasan itu, hadir beberapa pejabat negara dari Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Hukum dan HAM, hingga Kementerian Koordinator Perekonomian, salah satunya
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kemenko Perekonomian,
Elen Setiadi.

"Di dalam norma juga dicantumkan, bahwa tidak ada penurunan, itu bukan dasar. Dan kemudian
mengenai kenaikannya mengikuti formula inflasi plus pertumbuhan ekonomi," kata Elen,
membalas ucapan Supratman.

Supratman, selaku pemimpin rapat, membenarkan pernyataan Elen dan meminta persetujuan
kepada seluruh peserta rapat malam itu.

"Betul, benar. Setuju ya?" kata Supratman dengan mengetok palu pengesahan klaster
Ketenagakerjaan di dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ia mengatakan bahwa klaster Ketenagakerjaan selesai dibahas dengan beberapa perubahan dan
kesepakatan yang diambil oleh pihaknya, Panja RUU Cipta Kerja, dan Pemerintah.

."Alhamdulillah, dengan demikian selesailah klaster Ketanagakerjaan, dengan beberapa
perubahan dan kesepakatan yang kita ambil pada malam hari ini (22.48 WIB). Saya
mengucapkan terima pimpinan dan seluruh anggota Panja, dan terkhusus Pemerintah." Anggota
Baleg DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, kembali mempertanyakan sekali lagi apakah sistem
pengupahan yang disampaikan Elen tunduk kepada UU yang sudah ada atau diatur oleh regulasi
di luar itu, yaitu RUU Cipta Kerja.

"Nanti kita penyesuaian, Pak. Terkait seperti pengupahan, yang pasti tadi upah sektoral sudah
tidak ada. Di UU existing ada, sekarang [RUU Cipta Kerja] sudah tidak ada. Itu akan kita
sesuaikan. Ada norma baru terkait dengan jaminan bahwa bagi mereka yang sudah mendapat
upah di atas UMK atau UMP, maka Pemerintah menjamin dia tetap harus menerima seperti apa
yang ada di existing sekarang. Tidak terdampak," kata Supratman menjawab.

164