Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan skenario perpanjangan
PPKM Darurat hingga 6 minggu kepada Badan Anggaran DPR RI pada Senin 12 Juli 2021. Hal
itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 terutama varian Delta yang mengalami
lonjakan sejak pertengahan Juni lalu.

Kendati begitu, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dain Investasi
(Kemenko Marves) Jodi Mahardi menegaskan, pihaknya belum memiliki rencana memperpanjang
PPKM Darurat . Untuk diketahui, Menko Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko
Widodo sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali.

"Belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat . Namun kita akan cermati perkembangan
penurunan laju penyebaran kasus. Kita masih fokus PPKM Darurat saat ini dan bagaimana
menurunkan mobilitas," ujar Jodi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Jodi menjelaskan, pemerintah sudah mempersiapkan prioritas utama untuk penanganan
tingginya kasus Covid-19.

Pertama, mengusahakan tersedianya kecukupan oksigen bagi seluruh daerah dengan
memaksimalkan pasokan oksigen dari perusahaa-perusahaan nasional di Indonesia. Apabila
tidak cukup, pemerintah memilki opsi untuk melakukan impor oksigen.

"Selain itu penambahan TT (tempat tidur) Intensif dan ICU menjadi sangat penting hari ini.
Pemerintah meminta agar TT intensif dan ICU tersedia 40-50 persen dari seluruh TT yang ada
di RS seluruh Jawa Bali," kata Jodi.

Kemudian, pemerintah juga akan segera membangun RS lapangan dengan memaksimalkan
seluruh gedung milik pemerintah yang sedang diidentifikasi Oleh Kapuskes TNI dan Kapusdokes
Polri dengan melibatkan peran Kemenkes.

Lalu ketersediaan obat-obatan juga terus diupayakan. Jodi mengatakan, sampai dengan hari ini
beberapa jenis obat memang cukup tersedia.

"Hanya saja beberapa item yang langka seperti actemra dan tocilizumab yang masih terus kami
cari barangnya dan kami jg sudah menyiapkan opsi impor untuk membantu ketersediaan obat
ini," katanya.

Tak hanya itu, importase alat kesehatan, kebutuhan pangan lewat bansos, ketersediaan dokter
dan perawat hingga vaksinasi hingga ke sektor marjinal juga terus digencar oleh pemerintah.

"Pada dasarnya ini adalah kerja bersama yang baik, disaat seperti ini kolaborasi dan gotong
royong konkrit semua pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyrakat, partai politik juga media
menjadi kunci," kata Jodi.

324