Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021
P. 38

PERKUAT REGULASI HINDARI PHK

              Potensi  PHK  besar-besaran  kembali  mengancam  pekerja.  Pemerintah  cepat  bertindak  dan
              menata ulang jam kerja buruh.

              WALAUPUN PPKM Darurat tidak berlaku semua daerah, namun dampaknya terasa hingga ke
              Sulsel. Rencana PIIK sejumlah perusahaan di Sulsel kembali bergulir. Beberapa pengusaha sudah
              berkomunikasi dengan organisasi buruh.

              "Beberapa perusahaan sudah berkomunikasi (bahas opsi PIIK) kepada buruh," ujar Koordinator
              Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Andi Mallanti.

              Meski Sulsel tak berlaku-kan PPKM Darurat, namun sejumlah hotel kembali tertekan. Sejumlah
              kegiatan dibatalkan lantaran ada pembatasan aktivitas.

              "Biasnya sangat negatif selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali, hunian hotel hanya 25 persen,"
              ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggi-at Sinaga.

              Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan,
              meminta menteri terkait agar jam kerja bagi para buruh ditata ulang selama PPKM Darurat.
              "Salah satunya para buruh yang di mana industri ini masih banyak merahnya. Kalau bisa saya
              usul jadwal kerja mereka diperketat," kata Menko Luhut, Rabu, 14 Juli.

              Oleh karenanya, Luhut mengusulkan kepada Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah agar
              menerapkan mekanisme sehari kerja sehari di rumah. "Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30
              hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di tempat kerja," terangnya.

              Namun  demikian,  agar  perusahaan  tidak  menafsirkan  YVFH  tanpa  upah  bagi  pekerja,  dia
              mengingatkan kepada Menaker agar dibuat regulasi yang jelas. "WFH dan dirumahkan harap
              bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui peraturan menteri atau surat
              edaran instruksi dari Mendagri," tegasnya.

              Selain itu, kata Luhut, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan Covid-19, sejumlah 50
              persen pekerja atau buruh yang masuk bekerja, jam makan siangnya perlu diatur. Tujuannya,
              agar jam makan siang tidak bersamaan.

              "Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan," ujarnya.
              (*)

              caption:

              Suasana salah satu hotel di Kota Makassar. PPKM Darurat yang diberlakukan di Jawa dan Bali
              berdampak pada sektor pariwisata dan perhotelan di daerah.




















                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43