Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JULI 2021

LINDUNGI PEKERJA TERDAMPAK

Kenaikan kasus Covid-19 yang belum terkendali di tengah pembatasan kegiatan masyarakat
diperkirakan semakin menekan sektor ketenagakerjaan. Pemerintah mesti hadir untuk
meminimalkan pemutusan hubungan kerja dan melindungi pekerja yang terdampak Covid-19
dan kehilangan sumber penghasilan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSP1) Said Iqbal, Rabu (14/7/2021),
berpendapat, di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang belum terkendali dan perpanjangan
kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, potensi gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) ada di depan mata.

Berdasarkan laporan dari anggota serikat, tidak sedikit perusahaan yang tengah berunding
dengan serikat pekerja untuk membicarakan rencana PHK. Fenomena itu tampak di berbagai
sektor manufaktur, mulai dari skala kecil-menengah hingga besar, serta di sejumlah daerah
sasaran PPKM darurat.
Daerah yang melaporkan, antara lain, Tangerang, Bekasi, Banten, Karawang, Purwakarta, dan
Batam. "Kami terus mengumpulkan datanya, tetapi dari laporan yang masuk, sudah banyak yang
melaporkan negosiasi rencana PHK dari perusahaan. Kenyataan ini perlu jadi peringatan dini,"
ujarnya.
Selain itu, tiga perusahaan otomotif dan komponen otomotif telah memutuskan mengurangi
karyawan hingga 30 persen. Ada pula kasus PHK di sektor pusat perbelanjaan yang terdampak
PPKM. "Tidak bisa saya buka satu per satu identitas perusahaannya, tetapi ka-sus-kasus itu
banyak," katanya.

Menurut dia, tidak semua pekerja punya keistimewaan bekerja dari rumah dengan upah stabil
dan fasilitas memadai. Kluster penularan di pabrik manufaktur yang padat karya pun
bermunculan, seperti sektor garmen, tekstil, elektronik, dan komponen otomotif.
Di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, misalnya, ratusan buruh yang tertular Covid-19 terpaksa
dirumahkan untuk isolasi mandiri. "Mereka tak berani melapor karena takut perusahaan ditutup.
Akhirnya isolasi dan mencari obat/vitamin sendiri. Tidak sedikit yang akhirnya meninggal karena
sulit mengakses bantuan dan tidak cukup uang," kata Said.
Pemotongan upah

Hal senada disampaikan Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat. Sampai hari
ini, sekitar 60 persen dari total anggota serikatnya mengadukan rencana PHK oleh perusahaan
dan kasus PHK yang sudah terjadi.

Beberapa pekerja tetap ditawari pensiun dini, sementara pekerja kontrak dipecat sebelum masa
kontraknya berakhir. Ada pula karyawan yang dirumahkan tanpa upah atau dengan
pemangkasan upah 25-50 persen.

Menurut dia, fenomena itu sebenarnya sudah diketahui pemerintah. "Beberapa hari lalu, pejabat
direktur jenderal di Ke-menterian Ketenagakerjaan juga menyampaikan sendiri ke saya bahwa
akan ada gelombang PHK besar lagi akibat PPKM darurat, kemungkinan pada Agustus," kata
Mirah.

Sementara itu, Ketua Departemen Buruh Perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia
Dian Septi menyatakan, meski potensi PHK belum ditemukan pada anggotanya yang merupakan
buruh sektor garmen dan tekstil, mayoritas di antaranya kini mengalami pengurangan jam kerja.

58