Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 AGUSTUS 2021
P. 307
Judul Pegawai Honorer Instansi Pemerintah & BUMN Dapat Subsidi Upah
2021
Nama Media tirto.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://tirto.id/pegawai-honorer-instansi-pemerintah-bumn-dapat-
subsidi-upah-2021-gip9
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2021-08-06 15:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Bagi
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau honorer di kementerian/lembaga dan
pegawai BUMN dapat menerima BSU
positive - Chairul Fadhly Harahap (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Selama
memenuhi persyaratan sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021
Ringkasan
Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau honorer di kementerian/lembaga
dan pegawai BUMN dapat menerima bantuan subsidi upah. Pegawai pemerintah dengan status
honorer di kementerian, lembaga dan pegawai BUMN dapat menerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan pada 2021. Kepala Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menjelaskan, kebijakan tersebut sudah dikaji oleh
Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2021. "Bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau honorer di kementerian/lembaga dan pegawai
BUMN dapat menerima BSU," jelas dia kepada Tirto , Jumat (6/8/2021).
PEGAWAI HONORER INSTANSI PEMERINTAH & BUMN DAPAT SUBSIDI UPAH 2021
Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau honorer di kementerian/lembaga
dan pegawai BUMN dapat menerima bantuan subsidi upah.
Pegawai pemerintah dengan status honorer di kementerian, lembaga dan pegawai BUMN dapat
menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan pada 2021.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly Harahap menjelaskan,
kebijakan tersebut sudah dikaji oleh Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker
nomor 16 tahun 2021.
306
