Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 172
untuk memberantas sindikasi pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural
atau ilegal.
Luhut menyampaikan hal itu kepada Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Kantor Kemen-terian
Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (26/6).
“Dalam waktu dekat, pada Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020, BP2MI akan membentuk
Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI nonprosedural sebagai bentuk
memerdekakan PMI dari prak-tik oknum sindikasi tersebut,” ungkap Benny.
Selaras dengan itu, disampaikan oleh Luhut, PMI memiliki potensi menyumbang rem-itansi yang
besar, sehingga ia mendukung dibentuknya Satgas tersebut.
“Satgas silakan dibentuk karena itu bentuk kerja serius dalam memberantas semua oknum
sindikasi penempatan PMI nonprosedural. Potensi remintansi PMI bagi negara ini bagus,
sehingga tidak perlu mencari tambahan melalui investasi," tambah Luhut.
Untuk segera mewujudkan hal tersebut, Luhut langsung berkomunikasi dengan Menteri
Perekonomian Air-langga Hartarto agar bisa berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan
BP2MI guna mengoptimalkan data PMI sehingga dapat meningkatkan remintansi PMI.
Kementerian Ketanagaker-jaan (Kemenaker) berharap masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA)
akan berdampak baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sementara TKA yang diizinkan
masuk bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam bidang tertentu.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan, tenaga kerja asing (TKA)
yang diizinkan hanya bekerja di bidang-bidang yang memang belum bisa dikerjakan tenaga
kerja lokal.
“Harus ada transfer of know-ledge dan setelah terjadi transfer of knowledge akan dikerjakan
oleh tenaga kerja kita. Perusahaan mewajibkan tenaga kerja lokal,” tegas Ida Fauziyah usai
melakukan Penyemprotan Dis-infektan dan Pembagian Sem-bako di Pengangsaan, Jakarta,
Jumat (26/6).
Ia optimistis, dengan dijalankan pembangunan PSN maka banyak tenaga kerja lokal ikut
terserap. Apalagi saat ini
ada banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
akibat pandemi Covid-19.
Data Kemenaker menunjukkan hingga Rabu (27/5) sudah ada 1.757.464 tenaga kerja yang
terdampak pandemi Covid-19. Jumlah ini terbagi dalam tenaga kerja sektor formal, yang
terdampak 1.058.284 orang dirumahkan dan yang diPHK sebanyak 380.211 orang. Di saat yang
sama tenaga kerja di sektor informal, usaha mikro dan kecil menengah yang sudah terdampak
sebanyak 318.959 orang.
“Kalau tidak dibuka maka tidak ada tenaga kerja terserap, karena mesin ini mereka (TKA) yang
buat, mereka yang tahu, mereka yang menguasai teknologinya. Tidak bisa dibuka maka tidak
ada tenaga kerja yang terserap,” ucap Ida.
Menaker mengatakan, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah
(pemda) untuk menjelaskan tujuan pemberian izin TKA Perizinan masuknya TKA ini juga
dilakukan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, para
TKA China harus mengikuti regulasi yang ada. (ark)
171
