Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 236
KORBAN PHK MAKIN GUNDAH, INSENTIF KARTU PRAKERJA TAK JUGA CAIR,
MENANTI GELOMBANG 4 YANG TAK PASTI
Editor : Didik Trio Marsidi BANJARMASINPOST.CO.ID - Permasalahan yang menyelimuti
Program Kartu Prakerja sampai saat ini belum selesai, membuat pekerja terdampak pandemi
covid-19 makin gundah.
Mulai dari insentif yang tak kunjung cair hingga pendaftaran gelombang 4 yang belum jelas
kapan dimulainya.
Program kartu pra kerja juga baru-baru ini dikaji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap program Kartu
Prakerja .
Menurut Firli, hingga saat ini belum ditemukan indikasi uang negara hilang dan menimbulkan
kerugian.
"Yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja
belum menimbulkan kerugian negara sampai hari ini," kata Firli dalam rapat kerja bersama
Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kaji Program Kartu Prakerja , KPK: Belum Ada
Uang Negara yang Hilang' Ia mengatakan, hasil kajian KPK terhadap Kartu Prakerja telah
disampaikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Firli menjelaskan, KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait program tersebut.
"Selanjutnya hasil kajian tersebut kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan
pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian dan dihadiri para pihak yang terkait," tuturnya.
Salah satu rekomendasi KPK untuk Kartu Prakerja yaitu perubahan mekanisme dan perbaikan
regulasi.
Menurut Firli, pemerintah menerima saran KPK dengan baik dengan menunda gelombang ke-4
pendaftaran Kartu Prakerja .
"Saya sangat apresiasi beliau-beliau mendengarkan kata dan suara KPK, sehingga program
Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksnaaannya sampai hari ini karena sambil menunggu
perbaikan," ujar Firli.
Sejak dirilis pada Maret 2020, program Kartu Prakerja menimbulkan polemik.
Pelaksanaannya dikritik karena dianggap hanya jadi pemborosan anggaran negara.
Anggaran Kartu Prakerja yang semula hanya Rp 10 triliun ditingkatkan menjadi Rp 20 triliun
sebagai bentuk bantuan pemerintah terhadap dampak pandemi Covid-19.
Peningkatan anggaran ini diikuti dengan penambahan penerima Kartu Prakerja dari 2 juta
orang menjadi 5,6 juta orang sepanjang tahun ini.
Penunjukkan mitra Kartu Prakerja juga disorot banyak pihak karena dinilai tidak transparan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, meminta pemerintah membuka perjanjian kerja
sama dengan delapan mitra program Kartu Prakerja kepada publik.
235
