Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020

LPSK: JERAT SINDIKAT PEMALSU SERTIFIKAT ABK DENGAN TPPO

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta Polda Metro Jaya tak hanya menjerat
sindikat pemalsu sertifikat anak buah kapal (ABK) dengan pasal penipuan dan ITE semata. Lebih
dari itu, LPSK mendorong kepolisian menjerat 11 orang yang diduga memalsukan 5.041
sertifikat keterampilan pelaut itu dengan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) atau hunian trafficking.

"LPSK berharap, penyidik memproses hukum sebelas tersangka tidak sebatas pada pemalsuan,
atau Undang-Undang ITE karena melakukan illegal acces saja, tetapi juga mengaitkannya
dengan tindak pidana perdagangan orang," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam
keterangan pers yang diterima di Jakarta. Minggu (28/6).

Diketahui, Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Kementerian Perhubungan (Kemhub)
membongkar sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut dengan cara membobol sistem
keamanan website resmi Kementerian Perhubungan. Kepolisian menduga 11 orang tersangka
yang ditangkap di Jakarta. Pekanbaru, dan Bogor itu melakukan illegal acces terhadap website
resmi Kemhub. Selama tiga tahun beraksi, komplotan ini telah memproduksi sertifikat palsu
sebanyak 5.041 sertifikat.

Pengungkapan kasus diawali dari beberapa kasus yang menimpa ABK Indonesia, termasuk dua
ABK Indonesia yang loncat dari Kapal Lu Qing Yuan Yu berbendera RRT di

Perairan Batam karena mendapat perlakuan buruk, kekerasan fisik, dan gajinya tidak dibayar.

Edwin menyatakan, kepolisian sudah selayaknya menjerat para tersangka dengan pasal TPPO
lantaran pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara mempermudah para korban untuk
dipekerjakan. Dikatakan, perdagangan orang dimulai sejak proses perekrutan.
Korban dijanjikan pekerjaan legal, majikan yang baik, dan penghasilan cukup. Bahkan, bagi
keluarga korban, perekrut memberikan sejumlah uang tali kasih.

"Mereka (korban) kemudian dibekali dokumen identitas palsu, KTP, dan paspor," katanya.

Ia menjelaskan, praktik perdagangan orang sektor perikanan, khususnya ABK biasanya
melibatkan dua pihak yaitu, penyalur dan pihak perusahaan/kapal penerimanya. Penyalur
bertugas melakukan perekrutan, penyiapan dokumen, perjanjian kerja dan pengiriman para ABK
ini ke negara tujuan. Sementara perusahaan/kapal penangkap ikan merupakan milik warga
negara asing. Selain orang perorangan, korporasi, kelompok terorganisir dan/atau
penyelenggara negara juga dapat dijerat sebagai pelaku TPPO.

"Perbudakan pada sektor perikanan ini melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam
kategori kejahatan lintas negara." tegasnya.

Berdasarkan data LPSK. sepanjang 2015-2019 terdapat 122 korban TPPO yang dibekali
dokumen palsu. Khusus ABK
sektor perikanan, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 232 korban mulai dari tahun
2013-Juni 2020. "Angka ini bukan merupakan jumlah keseluruhan dari korban peristiwa serupa,"
katanya.

Edwin memastikan. LPSK memberikan perhatian khusus pada korban TPPO karena merupakan
satu dari delapan tindak pidana prioritas yang dimandatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi

34