Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JUNI 2020
P. 71
MENAKER DIMINTA CABUT MORATORIUM PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN DEMI
TEKAN PENGANGGURAN
Jakarta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah diminta mencabut moratorium
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) di masa pandemi Covid-19. Pencabutan
moratorium ini diyakini dapat menambah penerimaan negara hingga Rp 5,7 triliun.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan,
seharusnya moratorium PMI segera dicabut dalam waktu dekat untuk menekan angka
pengangguran.
Apalagi, pemerintah Indonesia telah memberlakukan relaksasi bagi tenaga kerja asing (TKA)
untuk kembali bekerja di Indonesia di masa pandemi Covid-19.
"Semestinya relaksasi juga ke dalam. Jadi, kebijakan relaksasi ke dalam harus disertai dengan
relaksasi ke luar kan? ," kata Benny dalam diskusi virtual via Facebook BNPB, Minggu
(28/6/2020).
Berdasarkan data kementeriannya saat ini terdapat 43.000 PMI yang siap diberangkatkan ke
sejumlah negara penempatan. Sebab, mereka telah mengantongi visa dan dinyatakan lulus uji
kompetensi untuk bekerja di luar negeri.
Adapun sejumlah negara yang sudah siap menggunakan jasa PMI yakni Taiwan, Hongkong,
Korea Selatan, dan Jepang. Untuk itu pihaknya mentaksir nilai keuntungan devisa dari
keberangkatan 43.000 PMI mencapai Rp 5,7 triliun.
Akan tetapi, penambahan devisa negara dari PMI menjadi tertunda setelah lahirnya Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang diberlakukan sejak 18 Maret 2020 lalu.
"Padahal PMI menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan negara dan menekan angka
pengangguran. Jadi, seharusnya Kepmen No. 151 ini segera dicabut," tukasnya.
Para pekerja migran Indonesia masih menjadi incaran para pelaku kejahatan. Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap adanya aksi
kriminal pemerasan oleh travel gelap kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di masa
pandemi Covid-19.
Tindakan melawan hukum ini terjadi di kawasan Rumah Sakit (RS) Wisma Atlet Kemayoran,
Jakarta Pusat. "Selama kepulangan PMI di masa pandemi (Covid-19), ada travel gelap masuk
ke wilayah Wisma Atlet. Travel gelap itu, memaksa PMI menggunakan jasanya dengan tarif
tinggi," kata dia dalam diskusi virtual via Facebook BNPB, Minggu (28/6/2020).
Menurutnya aksi kriminal ini timbul untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah atas
pembatasan operasional transportasi umum di masa pandemi Covid-19. Imbasnya kerap di
jumpai lalu lalang travel gelap di area RS Wisma Atlet yang menarget PMI sebagai korbannya
Adapun, modus yang kerap ditawarkan oleh travel gelap ini dengan membujuk pemulangan PMI
ke kampung halaman secara mudah. Tetapi saat di tengah perjalanan para PMI dipaksa untuk
membayar dengan tarif yang tinggi.
70
