Page 148 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 148
MAYORITAS PENERIMA BLT SUBSIDI GAJI TAHAP I PEKERJA DI DKI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2021 tahap pertama kepada penerima. Data
Kemnaker menyatakan mayoritas penerima, yakni 282.203 pekerja berada di DKI Jakarta.
Sekretaris Ditjen PHI-JSK Kemnaker Surya Lukita Warman mengatakan BLT gaji tahun ini
menyasar total 8,7 juta penerima.
"Untuk penyaluran BSU 2021 sebagai informasi tahap I sudah kami salurkan dari data BPJS
Ketenagakerjaan yang masuk 1 juta orang, yang berhasil kami salurkan sebanyak 947 ribu orang,
yang sudah terima BSU 2021 tahap I," imbuhnya dalam Webinar TNP2K Bantuan Subsidi Upah
di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (19/8).
Menyusul DKI Jakarta, penyaluran BLT gaji terbesar kedua tersebar di Jawa Barat sebanyak
168.585 persen dan Jawa Timur 164.398 penerima. Lalu, Jawa Timur sebanyak 110.340
penerima dan Banten 74.308 penerima.
Saat ini, Kemnaker telah menerima data tahap II dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1,2 juta
calon penerima. Kemnaker menargetkan dapat menyalurkan dana BLT gaji tahap II hari ini.
"Tahap II 1,2 juta orang data juga sudah kami terima dari BPJS, dan saat ini sudah selesai proses
screening, dan Insya Allah hari ini akan kami mulai penyalurannya kepada penerima yang
memenuhi syarat," ujarnya.
Selanjutnya, Kemnaker menunggu data calon penerima bantuan tahap selanjutnya dari BPJS
Ketenagakerjaan. Rencananya, penyaluran bantuan diberikan hingga lima tahap.
"Tinggal menunggu tahap III, rencananya sampai lima tahap hingga total sebanyak 8,7 juta
orang calon penerima BSU ini dapat memperoleh dana bantuan," terangnya.
Berbeda dengan tahun lalu, dana BLT gaji kali ini disalurkan sebesar Rp1 juta. Dana tersebut
merupakan subsidi gaji untuk dua bulan, masing-masing Rp500 ribu, namun dibayarkan
sekaligus.
Sedangkan tahun lalu, setiap pekerja yang memenuhi syarat menerima dana bantuan senilai
Rp2,4 juta, yang diberikan dalam dua tahap.
"BSU 2021 pada intinya disetujui, cuma diminta oleh Bu Menteri Keuangan agar dibatasi, jadi ini
dibatasi dan spesifik untuk penanganan pemberlakuan PPKM," tandasnya.
147
