Page 156 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 156
Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat atau PPKM.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan
pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif yang menghambat program
BSU bisa dihindari.
"Baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan
dan pekerja tetap dapat melakukan proses produksi," ujar Anwar melalui keterangan resmi yang
dikutip Bisnis , Kamis (19/8/2021).
Dalam memitigasi dampak permberlakuan kebijakan PPKM akibat pandemi Covid-19,
pelaksanaan BSU tahun ini memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU tahun lalu.
Pertama , dari sisi cakupan. Pada 2020, BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang
terdampak pandemi. Sebaliknya tahun ini, BSU hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3
dan level 4.
Kedua , batasan upah penerima BSU berbeda. Tahun lalu, upah maksimal penerima BSU adalah
Rp5 juta. Sementara pada 2021, upah maksimal adalah Rp3,5 juta, atau sesuai dengan
UMK/UMP dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di
atas Rp3,5 juta.
"Tentunya kami sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan
sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat sasaran. Salah
satunya dengan menerapkan prinsip clear dari sisi regulasi dan clean dari sisi data. Tujuannya
agar pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi duplikasi data.
Perlu diketahui, duplikasi data mengakibatkan penerima BSU tidak akan menerima program
Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah
Usaha Mikro (BPUM). Khusus terkait urusan data ini, Kemenaker terus berkoordinasi dengan
BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data calon penerima BSU.
"Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih
baik dari tahun 2020 dan tentunya akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk
mengimplementasikan bantuan BSU," jelasnya.
Sumber : bisnis.com.
155
