Page 24 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 24

Judul               Bantuan Subsidi Upah Bisa Dorong Ekonomi
                Nama Media          Pos Kota
                Newstrend           Bantuan Subsidi Upah 2021
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            BI
                Tanggal             2021-08-20 05:34:00
                Ukuran              173x132mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 25.950.000

                News Value          Rp 129.750.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/ upah bagi pekerja/buruh (BSU) merupakan
              salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.



              BANTUAN SUBSIDI UPAH BISA DORONG EKONOMI

              Program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) merupakan
              salah satu upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan.

              BSU  bertujuan  melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan  kemampuan  ekonomi
              pekerja/buruh,  juga  pengusaha  agar  bisa  mempertahankan  kelangsungan  usahanya  selama
              masa  pandemi  Covid-19,"  kata  Sekjen  Kemenaker,  Anwar  Sanusi,  saat  membawakan  pidato
              kunci  dalam  webinar  'Bantuan  Subsidi  Upah  di  Masa  Pandemi  Covid-19:  Pembelajaran  dan
              Sosialisasi' yang diselenggarakan TN-P2K, Kamis (19/8/2021).

              Data Kemenaker yang dihimpun dari berbagai provinsi di Jawa dan Bali, menyebutkan 24,66
              persen dari total pekerja sektor kritikal, esensial dan nonesensial berpotensi ter-PHK dan 23,72%
              berpotensi dirumahkan.

              "Dari fakta tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif ini bisa
              kita  hindari,  minimal  bisa  kita  kurangi,  baik  melalui  bantuan  pemerintah  ataupun  bantuan-
              bantuan  sosial  lainnya.  Agar  perusahaan  dan  pekerja/buruh  tetap  dapat  melakukan  proses
              produksi," jelas Anwar.

              Dalam  memitigasi  dampak  permberlakuan  kebijakan  PPKM  akibat  pandemi  Covid-19,
              pelaksanaan BSU tahun 2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU tahun 2020. Pertama,
              dari  sisi  cakupan.  Pada  2020,  BSU  menyasar  seluruh  wilayah  di  Indonesia  yang  terdampak
              pandemi.







                                                           23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29