Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 AGUSTUS 2021
P. 39
clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari
tahun lalu. Tentunya akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan
bantuan BSU," jelasnya.
Perbedaan
Lebih jauh Anwar menekankan, penyaluran BSU tahun ini berbeda dengan penyaluran BSU pada
tahun lalu. Dari sisi cakupan, BSU tahun ini tidak menyasar seluruh wilayah Indonesia, tapi hanya
di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.
Selain itu, kata dia, batasan upah/gaji penerima BSU pada tahun lalu adalah 5 juta rupiah.
Sedangkan tahun ini, upah/gaji maksimal adalah 3,5 juta rupiah atau sesuai dengan UMK/UMP
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/ UMK-nya di atas 3,5 juta.
"Tentunya kita sangat berharap tujuan BSU akan memberi bantalan sosial, utamanya bagi
pekerja yang terdampak kebijakan PPKM," katanya.
Sebagai informasi, besaran BSU tahun ini 500 ribu rupiah selama dua bulan. Uang ditransfer
sekaligus sebanyak 1 juta rupiah ke rekening pekerja atau buruh. Sedangkan, untuk tahun lalu
besaran BSU 2,4 juta rupiah untuk empat bulan atau 600.000 rupiah per bulannya.
Anwar menerangkan, BSU bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja/buruh. BSU juga membantu pengusaha mempertahankan
kelangsungan usaha selama masa pandemi Covid-19, khususnya di masa PPKM. Berdasarkan
data Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 24,66 persen pekerja/buruh berpotensi ter-PHK.
Kemudian, 23,72 persen berpotensi dirumahkan.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Surya Lukita Warman, menambahkan pihaknya menyediakan
kanal informasi BSU tahun 2021 melalui situs bsu. kernnakergo id, call center 1500-630, dan
media sosial Kemnaker. Website tersebut juga bisa untuk mengecek NIK yang terdaftar sebagai
penerima BSU. ruf/G-1
Prinsip clear and clean untuk menghindari program bertabrakan dengan regulasi lain serta terjadi
duplikasi data. Perlu terus berkoordinasi dengan BPIS Ketenagakerjaan sebagai sumber data.
38
