Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MARET 2021
P. 67
Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour
Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021)
waktu setempat.
"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan
tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt. Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tri Retno
Isnaningsih saat membacakan draft Aspag secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021).
Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan empat potensi keterlibatan ILO dalam proses
reformasi PBB. Pertama, Mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development
System agar dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan
Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-
masing negara anggota.
Kedua, Meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat
regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi
regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan.
Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan
UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan
pelaksanaan reformasi PBB.
"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi
Covid-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System
setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya.
GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja
ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran, dan program-program
ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011.
Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali
dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.
Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota
reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-
Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih
sebagai anggota.
(ars).
66
