Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 243
Dengan penyerahan itu Kemnaker total sudah menerima 9 juta data penerima bantuan BPJS
atau BLT BPJS, dengan tahap I dengan 2,5 juta pekerja dan tahap III untuk 3 juta pekerja.
Namun, data terverifikasi yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan itu akan dilakukan pemeriksaan
kembali atau check list oleh Kemnaker yang berdasarkan petunjuk teknis memakan waktu empat
hari.
Pemeriksaan berlapis, kata Ida, dilakukan untuk memastikan bahwa pencairan BLT subsidi gaji
Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama empat bulan itu akan tepat sasaran.
"Jadi saya berharap teman-teman sabar, beri kesempatan kepada kami untuk melakukan check
list. Sekali lagi ini demi kehati-hatian dan sebagaimana concern semua pihak agar bantuan ini
tepat sasaran," kata Ida.
Bank swasta belum cair Dalam kesempatan itu dia juga membantah isu yang beredar bahwa
BSU hanya dapat disalurkan kepada penerima dengan rekening bank milik negara atau bank
BUMN.
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kata Ida, hanyalah menjadi penyalur yang akan
mentransfer bantuan BPJS atau BLT BPJS itu ke rekening pribadi calon penerima baik yang di
bank milik negara ataupun swasta.
"Ada banyak sekali bank-bank di luar bank-bank yang tergabung dalam Himbara yang (nomor
rekeningnya) diserahkan oleh teman-teman pekerja. Jadi, tidak terbatas pada bank-bank
Himbara," ujar Ida.
Ida menargetkan dapat menyalurkan bantuan subsidi gaji tahap pertama kepada total 15,7
juta pekerja, selambat-lambatnya akhir September 2020 atau paling lambat 30 September 2020.
Sebagai informasi, selain pencairannya yang memang dilakukan dalam beberapa tahap, ada
beberapa penyebab subsidi gaji Rp 600.000 atau BLT BPJS Ketenagakerjaan belum cair.
Penyebab belum cairnya Bantuan Subsidi Upah antara lain data rekening pekerja belum
diserahkan perusahaan pemberi kerja ke BP Jamsostek, kemudian data masih proses validasi di
BP Jamsostek dan Kementerian Ketenagakerjaan, dan proses transfer antar-bank dari Bank
Himbara ke rekening pekerja yang menggunakan bank swasta.
Sebelumnya BP Jamsostek menyebut sebanyak 1,77 juta data peserta yang diajukan untuk
menerima subsidi gaji Rp 600.000 yang tidak memenuhi kriteria Permenaker 14 Tahun 2020.
Data pekerja tersebut kemudian dikembalikan ke perusahaan untuk dikonfirmasi ulang lantaran
pencairan BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BLT BPJS harus tepat sasaran.
Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto, mengatakan data yang tidak memenuhi kriteria
BLT Rp 600.000 ini bukan berarti tidak terpakai, tapi bisa digunakan sebagai pengkinian data
peserta BPJS Ketenagakerjaan .
"Kami memberikan apresiasi kepada pihak pemberi kerja atau perusahaan karena telah bekerja
sama dengan baik dalam melakukan pengkinian data peserta untuk mendukung program BSU
dari pemerintah," kata Agus.
Sementara untuk data yang tidak lolos validasi Bank, BP Jamsostek akan mengembalikan data
nomor rekening kepada pemberi kerja atau perusahaan peserta untuk dilakukan konfirmasi ulang
penerima subsidi gaji karyawan.
Ia berujar, BP Jamsostek terus mendorong perusahaan atau pemberi kerja untuk segera
menyampaikan data nomor rekening peserta yang memenuhi persyaratan pencairan BLT
242
