Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 318

Judul               Ini Sejumlah Alasan Indef Nilai Pemerintah Tak Perhatikan Pekerja
                                    Informal
                Nama Media          tempo.co
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         https://bisnis.tempo.co/read/1384180/ini-sejumlah-alasan-indef-nilai-
                                    pemerintah-tak-perhatikan-pekerja-informal
                Jurnalis            Reporter:
                Tanggal             2020-09-09 07:22:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Jakarta  - Institute for Development of Economics and Finance atau  Indef  mencatat angka
              pekerja formal sebanyak 52 juta orang atau 43,5 persen dari total jumlah pekerja pada Februari
              2020. Sisanya, jumlah  pekerja informal  mengambil porsi 56,5 persen.



              INI SEJUMLAH ALASAN INDEF NILAI PEMERINTAH TAK PERHATIKAN PEKERJA
              INFORMAL

              Jakarta  - Institute for Development of Economics and Finance atau  Indef  mencatat angka
              pekerja formal sebanyak 52 juta orang atau 43,5 persen dari total jumlah pekerja pada Februari
              2020. Sisanya, jumlah  pekerja informal  mengambil porsi 56,5 persen.

              Menurut  peneliti  Indef,  Rusli  Abdullah,  para  pekerja  informal  ini  harus  menjadi  perhatian
              pemerintah  karena  jumlah  mereka  lebih  banyak.  "Pemerintah  semestinya  mengangkat  para
              pekerja informal ini," kata dia, dalam diskusi virtual, Selasa, 8 September 2020.

              Seharusnya,  menurut  Rusli,  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  atau  APBN  2020  maupun
              Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2021 mencerminkan perhatian
              pemerintah terhadap pekerja informal tersebut.

              Rusli  menjelaskan,  hal  tersebut  yang  belum  tampak.  Ia  mencontohkan,  pemerian  bantuan
              subsidi gaji mensyaratkan pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta, yang terdaftar di BP
              Jamsostek. "Hanya menyasar pekerja formal," ucapnya.

              Padahal, ia menambahkan, dari data Februari itu menunjukkan angka pekerja informal lebih
              tinggi. Sehingga kebijakan pemberian bantuan bagi pekerja yang juga peserta BP Jamsostek
              dengan gaji di bawah Rp 5 juta dianggap kurang tepat.
              Sebelumnya, Rusli mengkritisi upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi terhadap tingkat
              pengangguran. Pada Februari 2020 sebelum Covid-19 jumlah penganggur mencapai 5,2 persen.
              Target  rate  bawahnya mencapai 4,88 persen dan  rate  tingginya sebesar 5 persen.

                                                           317
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322