Page 127 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 127
Ia meminta agar pemerintah juga memberikan perhatian kepada pekerja yang tidak tergabung
dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja informal, pekerja outsourching, Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan pekerja lain yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Mufida mencatat insentif yang akan diberikan pemerintah tersebut merupakan niat baik untuk
memberikan stimulan peningkatan daya beli masyarakat. Namun pemerintah harus punya
strategi komprehensif dan tidak parsial dalam membantu para pekerja terdampak pandemi saat
ini.
Pemerintah harus segera memberikan perhatian lebih besar terhadap masalah pengangguran
baru dari gelombang PHK akibat pandemi, dengan mencarikan solusi agar mereka mendapat
pekerjaan baru atau tetap memperoleh penghasilan. "Selain hanya menjangkau 13 juta pekerja
yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, perlu ada langkah nyata untuk pekerja lain seperti apa?
Padahal bisa jadi mereka jauh lebih terpuruk," ujar Mufida dalam rilisnya, Minggu (9/8/2020).
Mufida meminta pemerintah benar-benar menjalankan sebuah program dengan data yang
akurat. Jangan sampai anggaran penanggulangan Covid-19 yang besar diwujudkan dalam
sebuah program yang tidak tepat sasaran seperti kasus pelatihan kartu prakerja. "Ini baru usulan
dan janji yang dikeluarkan pemerintah. Kita ingin tanya, insentif kepada tenaga kesehatan yang
sudah berjuang hingga mempertaruhkan nyawa itu apa sudah terealisasi dengan baik?
Sebaiknya jangan kerap melempar janji PHP dan program yang kemudian tidak terealisasi
dengan baik," tandasnya.
Mufida meminta untuk program pemberian insentif kepada pekerja, pemerintah harus
melibatkan dan membuka dialog terbuka dengan serikat pekerja atau buruh dan pengusaha.
Dialog secara transparan ini untuk melihat program bantuan apa yang paling tepat diberikan
kepada pekerja. "Jangan jadikan program ini komoditas politik untuk memuluskan RUU Cipta
Kerja di kalangan teman-teman pekerja. Serikat pekerja sudah banyak memberikan catatan
bahkan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini. Fokus berikan bantuan ini kepada seluruh
masyarakat yang membutuhkan akibat kesulitan selama Pandemi. Itu harus dijaga," tukas
Mufida, Anggota Komisi IX DPR RI.
125
