Page 197 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 197
JUMLAH PEKERJA KENA PHK SEBANYAK 3,5 JUTA, MENAKER SEGERA SIAPKAN
PEMULIHAN
BANDUNG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Ida Fauziyah memyebut Provinsi Jawa
Barat menjadi penyumbang angka terbesar PHK di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan akibat
dampak dari pandemi Covid-19.
"Terhitung dari (31/7) sekitar 3,5 juta masyarakat kehilangan pekerjaan. Provinsi Jawa Barat
penyumbang PHK terbesar sebanyak 342 ribu yang di PKH atau dirumahkan," kata Ida
Menurutnya, pemerintah memiliki langkah cepat untuk mengatasi banyak pekerjaan yang di PHK,
salah satunya akan memposes program kartu prakeraja yang sudah mulai direalisasikan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi kepada masyarakat yang masih bekerja
namun kehilangan penghasilannya. Melalui BPJS ketenagakerjaan karena mereka selama ini
mempercayai kepada ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Ida menjelaskan, subsidi akan diberikan selama 4 bulan kedepan dimulai Agustus
mendatang, maka dari itu masyarakat yang akan mendapatkanya diharapkan segera mungkin
melaporkan akun agar segera diproses.
"Kita sudah siapkan dana 62 triliun untuk penanganan kesehatan, bansos, pertumbuhan
ekonomi. Ini semua merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengalami krisis pandemi
Covid-19 ini," katanya.
Tak hanya itu, ia pun menjelaskam mengenai pegawai swasta yang memiliki pendapatan di
bawah Rp 5 juta akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu.
"Subdisi gaji diberikan kepada pekerja swasta. Syaratnya mereka terdaftar BPJS tenagakerja.
Dan BPJS sekarang lagi dalam proses validasi datanya. Mereka akan mendapatkan subsidi gajih
600 ribu selama 4 bulan," jelasnya.
"Setelah ada verifikasi, data BPJS ketenagarjaan kemudian kami kirim ke Kementeri
tenagakerjaan. Meneganai pengiriman akan melalui bank bank peemerintah lalu di transper
langsung rekening penerima," tambahnya.
Ia pun menyampaikan bahwa peserta penerima bantuan tersebut diusulkan oleh perusahaannya
masing-masing. Sebab, menjadi bahan pelaporan perusahaannya.
"Jadi tentu saja yang dipioritaskan sudah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan untuk rewaad
pemerintah supaya ada manfaat pemerintah," pungkasnya. (mg1/yan) (c) 2020 Jabar Ekspres
Online | All Right Reserved.
195
