Page 672 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja
yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/8/2020) seperti diberitakan Kompas.com.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambah, untuk merealisasikan rencana tersebut,
anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.

Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan
pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi covid-19 dapat segera tersalurkan.

"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
untuk ditingkatkan," katanya.

Dikutip dari Kontan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberi bantuan berupa
bantuan uang tunai atau gaji kepada setiap karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta
per bulan.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli
masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.

"Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka
yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos," kata
Yustinus, Selasa (4/8/2020).
Selain memberikan uang tunai, pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan seperti
voucher makanan hingga pariwisata.

Wacana pemberian bantuan ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat di tengah pandemi Virus Corona atau covid-19.

Menurut kabar yang beredar, nominal bantuan yang akan diberikan pemerintah jumlahnya
senilai Rp 600.000.

Nah, informasi ini yang harus menjadi perhatian karyawan swasta.

Bahwa bantuan uang tersebut akan pemerintah berikan kepada setiap enam bulan lamanya.

Jadi setiap bulan, karyawan swasta akan mendapat bantuan uang tunai Rp 600.000 selama
enam bulan.

Tapi tidak semua karyawan yang akan mendapat bantuan tersebut. Ada beberapa syarat
untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, penerima gaji dari pemerintah haruslah seorang karyawan dari sektor swasta. Kedua,
penerima merupakan karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Adapun pekerja dengan gaji di atas Rp 5 juta dipastikan tak akan mendapat bantuan tersebut.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana pemberian bantuan
ini masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli
masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.

670