Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 123
Judul BLT Gaji Dikawal KPK, Menaker Ida Pastikan Tak Ada Dana Mengendap
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/270158/34/blt-gaji-dikawal-kpk-
menaker-ida-pastikan-tak-ada-dana-mengendap-1608102735
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2020-12-16 16:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tujuan kami meminta pendampingan baik
oleh BPK, BPKP, dan KPK adalah memastikan agar program ini berjalan dengan transparan dan
akuntabel
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami pastikan tidak ada dana sisa yang
mengendap di Kemnaker. Kalau ada dana sisa, akan kami kembalikan langsung ke kas negara
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Rekening retur ini akan dikembalikan kepada
peserta melalui pemberi kerja untuk membuka rekening baru, meski lebih efektif jika
menggunakan bank Himbara. Kemudian secara kolektif, data rekening baru diserahkan kepada
kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk validasi, verifikasi data, dan proses penyaluran
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa proses pencairan bantuan
langsung tunai (BLT) gaji aluas bantuan subsidi upah (BSU) termin II yang ditargetkan rampung
akhir Desember 2020 sepenuhnya dikawal oleh lembaga-lembaga berwenang dan kompeten.
Lembaga tersebut diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BLT GAJI DIKAWAL KPK, MENAKER IDA PASTIKAN TAK ADA DANA MENGENDAP
BLT Gaji Dikawal KPK, Menaker Ida Pastikan Tak Ada Dana Mengendap Michelle Natalia Rabu,
16 Desember 2020 - 14:43 WIB loading.
Foto/Ilustrasi A+ A- JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
bahwa proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT) gaji aluas bantuan subsidi upah (BSU)
termin II yang ditargetkan rampung akhir Desember 2020 sepenuhnya dikawal oleh lembaga-
lembaga berwenang dan kompeten.
122
