Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2020
P. 252
Title DEWI ARYANI: PEMERINTAH JANGAN SAMPAI ABAIKAN KESEJAHTERAAN BURUH
Media Name jateng.antaranews.com
https://jateng.antaranews.com/berita/286527/dewi-aryani-pemerintah-jangan-
Page/URL
sampai-abaikan-kesejahteraan-buruh
Journalist kliwon
Article Type News
Pub. Date 2020-01-20
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. Dewi Aryani, M.Si. menyatakan Pemerintah
jangan sampai mengabaikan kesejahteraan buruh meski sudah baik dalam membuka peluang
insvestasi di Tanah Air. "Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan akan
memperjuangkan aturan yang berimbang untuk pengusaha dan buruh," kata Dewi kepadaseusai
Komisi IX menerima buruh di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Quote
Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan akan memperjuangkan aturan yang
berimbang untuk pengusaha dan buruh
-- Dewi Aryani, Anggota Komisi IX DPR RI
DEWI ARYANI: PEMERINTAH JANGAN SAMPAI ABAIKAN KESEJAHTERAAN BURUH
Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. Dewi Aryani, M.Si. menyatakan
Pemerintah jangan sampai mengabaikan kesejahteraan buruh meski sudah baik dalam membuka
peluang insvestasi di Tanah Air.
"Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan akan memperjuangkan aturan yang
berimbang untuk pengusaha dan buruh," kata Dewi kepadaseusai Komisi IX menerima buruh di
Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Serikat buruh demo menolak kenaikan BPJS Kesehatan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law
yang mereka anggap propengusaha, men- downgrade kesejahteraan buruh dan mengabaikan
perlindungan buruh.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Brebes)
ini menekankan kedua belah pihak jangan saling mendowngrade dan merugikan.
Komisi IX DPR RI sebagai benteng penggerak perubahan untuk kepentingan rakyat, kata Dewi, tentu
akan mendukung berbagai masukan dari para serikat buruh yang berimbang.
"Intinya pemerintah sudah baik dalam membuka peluang investasi makin banyak di seluruh wilayah.
Namun, kesejahteraan buruh juga tidak boleh diabaikan, apalagi kesejahteraan buruh adalah
cerminan kesejahteraan rakyat secara luas," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ir. H. Said Iqbal, M.E. di hadapan
wakil rakyat menyebutkan enam alasan KSPI menolak omnibus law , yakni: Pertama, menghilangkan
