Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020

Banda Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) hingga saat ini masih belum membahas
klaster yang menjadi pertentangan dari sejumlah pihak tersebut.

Meskipun saat ini pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) telah dilakukan antara
pemerintah dengan DPR.

"Untuk klaster ketenagakerjaan masih terakhir setelah semuanya selesai," ujar Wakil Ketua Baleg
DPR Achmad Baidowi saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (13/8).

Anggota fraksi PPP yang biasa disebut Awiek itu saat bilang saat ini pemerintah masih fokus
membahas DIM mengenai perizinan usaha di sektor perhutanan. Hal itu untuk mencegah
masalah lingkungan dalam perizinan usaha.

"Jangan izin keluar setelah dibuka produksi merusak lingkungan, itu yang tidak kita harapkan,"
terang Awiek.

Hingga saat ini Awiek bilang DIM yang telah disahkan telah mencapai lebih dari separuh.
Mayoritas DIM yang telah selesainadalah DIM yang tidak mengalami perubahan dari rancangan
yang disampaikan pemerintah.

Meski begitu Awiek tidak merinci berapa banyak jumlah DIM yang telah selesai itu dan apa saja
contohnya. Ia bilang masih banyak DIM yang belum selesai dibahas.

"Tergantung dinamika politik di fraksi kalau fraksi setuju semua ya cepat tapi kalau fraksi ada yg
berpendapat berbeda itu menjadi kendala," jelas Awiek.

Sebelumnya pembahasan RUU Cipta Kerja juga dilakukan secara tripartit oleh pemerintah
bersama dengan pelaku usaha dan serikat pekerja. Terutama dalam klaster ketenagakerjaan
yang terdapat penundaan pembahasan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bilang mendapat banyak masukan dari pembahasan
secara tripartit itu. Nantinya hasil pembahasan itu akan menjadi usulan dalam perbaikan draft
RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan.

"Semua poin yang ada di RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan itu dikritisi, dibuka, dibahas
oleh teman-teman tripartit dan kami menyempurnakannya," ungkap Ida..

296